Kembalikan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Catatan Muhammad Khabib

Sekretaris Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Jawa Tengah

 
Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau pemilihan kepala daerah melalui DPRD jelas sangat merugikan kepentingan rakyat, hal ini dikarenkan kebijakan-kebijakan kepala daerah akan lebih mempertimbangkan kepentingan para anggota DPRD di banding kepentingan rakyat.

Para kepala daerah akan lebih melayani kemauan para anggota DPRD dari pada kebutuhan rakyat, karena kepala daerah yang memilih mereka. Sementara belajar dari pengalaman masa lalu, banyak anggota DPRD setelah mereka terpilih, mayoritas mereka lupa akan janji-janji mereka sewaktu kampanye. Dengan berbagai alasan yang mengada-ada dan alasan terbentur aturan main, mereka dengan mudahnya mengesampingkan aspirasi rakyat yang memilihnya.

Rakyat butuh saluran yang lebih efektif dalam menentukan pemimpinnya didaerah agar akses kepada kepala daerah lebih mudah dan dekat. Karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga jika kepala daerah dalam hal kebijakan-kebijakanya jauh dari kebutuhan rakyat. Maka secara otomatis dan dapat dipastikan rakyat akan melakukan hukuman politik kepada pemimpinnya pada pemilihan berikutnya atau bahkan sewaktu masih menjabat, rakyat akan lebih masif dalam mengkoreksi kepala daerahnya.

Berbagai kelemahan yg selama ini dijadikan dasar untuk merubah pemilihan kepala daerah secara langsung, sebenarnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya fakta tentang tingginya anggaran pilkada, maka ini yang sebenarnya harus difikirkan jalan keluarnya agar lebih efektif dan efisien. Bukan justru dengan alasan biaya tinggi, akhirnya memberangus substansi dari tujuan besarnya, yakni memberangus kedaulatan rakyat

Sementara terkait munculnya perpu mengenai pilkada langsung, sebenarnya juga masih belum dapat menjamin mekanisne pemilihan langsung akan kembali. Hal ini karena perpu tersebut butuh persetujuan DPR yang nota benenya merekalah yang  menyetujui Undang-undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Selain itu rakyatpun sudah minim kepercayaan terkait hadirnya perpu tersebut, dikarenakan sikap SBY sebagai presiden dan ketua Partai Demokrat menunjukkan sikap ambiguitasnya. Disatu sisi SBY sebagai presiden melakukan pembiaran Mendagri mengajukan RUU pilkada ke DPR, dan fraksi partai demokrat di DPR dgn sengaja membiarkan RUU tersebut disetujui.

Untuk itu dengan segala hiruk pikuk polemik tentang undang-undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD, mau tidak mau seluruh elemen rakyat lebih baik harus terus bergerak agar Undang-undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD segera dikembalikan seperti semula yakni pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.-----**