Kabar Jateng: Berita Parlemen

Berita Parlemen

foto puluhan buruh pendemo yang berhasil memasuki Gedung SPRD Jateng

Semarng, kabarjateng.com - Polisi dan petugas keamanan Gedung DPRD Jawa Tengah kecolongan lantaran puluhan demonstran yang berhasil masuk ke dalam ruang sidang, saat sidang paripurna pembahasan APBD digelar, Kamis (20/11/14).

Meski puluhan buruh pendemo berhasil masuk, namun tidak mengganggu jalannya persidangan.

"mereka tertib, masuk satu per satu, namun setelah sidang selesai mereka baru mengeluarkan orasinya." Jelas Rani, kepala Humas DPRD Jateng.

Polisi sempat dibuat kwalahan, lantaran kecolongan aksi puluhan buruh pendemo tersebut. Meski aksi tersebut diluar polisi enggan mengakui pihaknya sudah kecolongan.

"siapa bilang kecolongan? mereka sudah ijin sebelumnya." terang Kasat Sabara Polrestabes Semarang,

Basuki.

Meski semua berkilah tidak kecolongan harus diakui sidang tersebut bersifat tertutup, hanya beberapa kalangan dan perwakilan beberapa elemen masyarakat yang boleh masuk mengikuti sidang tersebut.

Kapolsek Semarang Selatan Kompol Yuni juga enggan dimintai keterangan, dia hanya melemparkan kesalahan pada petugas keamanan.

"tanya petugasnya, katanya sudah ijin," jelasnya singkat. @git

Semarang, Kabarjateng.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengingatkan seluruh kadernya agar patuh dan taat terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh partai, agar tetap solid.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Fary Djemi Francis saat memberikan pidato sambutan pada
acara Rapat Konsolidasi Partai Gerindra Pimpinan Wilayah Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Patra Jasa Semarang, Sabtu (15/11) Siang.

Ia menegaskan, Partai Gerindra tidak segan-segan memecat kader partai yang indisipliner, tidak mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai, serta melanggar hukum.

“Gerindra adalah partai besar dan solid, tapi kami juga tidak ingin ada orang yangmasuk Gerindra justru tidak tahu diri dengan menentang kebijakan partai dan itu adalah salah satu bentuk indisipliner” ,Ungkapnya.

Dalam pidatonya, Fary secara gamblang menyebutkan nama kader Partai Gerindra yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, namun menentang partai.

“Gerindra tidak segan-segan menyingkirkan kader seperti Ahok
(Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama red),” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, rapat pimpinan wilayah Partai Gerindra Jateng juga bertujuan mengingatkan kader yang saatini berada dalam garis partai.

Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Abdul Wachid mengatakan akan mendukung dan melaksanakan apa yang diputuskan partai di pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Wachid mengaku tidak mempermasalahkan ada salah satu partai politik dalam Koalisi Merah Putih yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat saat pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng periode 2014-2019. (bay)

Gedung DPRD Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Alat kelengkapan dewan yang telah terbentuk, bakal dianulir seusai pimpinan dewan konsultasi ke Kemendagri. Pelaksanaan paripurna ulang, juga bakal dijadwalkan untuk pembentukan alat kelengkapan dewan yang disetujui seluruh fraksi.

Anggota Fraksi Gerindra, Sriyanto Saputro, mengatakan informasi yang diperoleh dari hasil Kemendagri bakal dirubah alat kelengkapan dewannya.

"Saya memang tidak ikut pas konsultasi di Kemendagri, pimpinan (dari Fraksi Gerindra) Agus Priyadi ikut. Kemungkinan besar akan ada perubahan pimpinan alat kelengkapan dewan," jelas dia, Jumat (31/10).

Menurutnya, perubahan itu mau dilaksanakan dalam paripurna ulang atau tidak, pihaknya belum tahu. "Namun secepatnya harus segera dilaksanakan agar kinerja dewan tak terganggu," kata dia.

Menanggapi ungkapan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo agar dikocok ulang diakuinya lebih baik.

"Kita mengambil jalan proporsional sesuai dengan perolehan kursi di DPRD sebagai jalan tengahnya," kata dia.

Menurut dia, tidak akan ada perubahan yang frontal terhadap susunan pimpinan alat kelengkapan dewan.

"Kita sudah menghilangkan kesan kubu-kubuan di Jateng. Bahkan di sini sangat kondusif," katanya.
Seandainya ada pimpinan komisi yang berubah, paling hanya satu atau dua komisi saja.

"Kami menghargai PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif terbesar di Jateng," imbuhnya.

Tata tertib (Tatib) DPRD Jateng No.2/2014 secara resmi didaftarkan ke Sekertariat Daerah (Setda) untuk diundangkan dan telah ditandatangani Sekda Jateng Sri Puryono, Jumat (31/10).

"Sudah, tadi pagi sudah didaftarkan ke Setda dan langsung ditandatangani Sekda Jateng Sri Puryono," ungkap Sekretaris DPRD Jateng, Priyo Anggoro.

Sumber : Tribun Jateng

Semarang, Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah melanjutkan persiapan pemilihan kepala daerah di 16 kabupaten dan kota di provinsi setempat sambil menunggu pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada oleh DPR RI.

"Persiapan yang dilakukan ini bersifat antisipatif meliputi penyusunan regulasi dan rencana-rencana tahapan serta pembiayaan program agar kalau perppu disetujui kami sudah siap," kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo di Semarang, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya di Jateng ada 17 daerah yang masa akhir jabatan kepala daerahnya berakhir 2015 tapi Bupati Pemalang akan memasuki purna tugas pada akhir 2015 sehingga pelaksanaan pilkada baru dilakukan 2016.

Ke-16 daerah di Jateng yang akan melaksanakan pilkada pada 2015 itu adalah Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Blora.

Menurut dia, anggaran pilkada yang sudah dialokasikan oleh masing-masing pemerintah daerah setempat juga tidak dihapus, namun penggunaannya menunggu petunjuk teknis dari KPU Republik Indonesia.

"Pilkada 2015 sebagian besar anggaran masih harus ditanggung APBD dan baru akan 'diback up' dengan APBN pada 2016, tapi semua masih menunggu perkembangan dari pusat," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri itu. **ant

SEMARANG - PT. Sun Star Motor Semarang siap menjalani jalur hukum atas gugatan yang dilayangkan PT.Nonton Bareng (Nonbar) kepadanya, terkait dugaan pelanggaran hak cipta penayangan konten siar Piala Dunia 2014,yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut Branch Manager PT. Sun Star Motor Semarang Samuel W Suswanto ketika dikonfirmasi, pihaknya memang mengakui acara nonton bersama final piala dunia 2014 yang ia gelar di show room PT.Sun Motor Semarang (13/6) lalu, memang tidak melalui ijin ke PT.Nonbar, selaku koordinator tunggal hak siar FIFA World Cup di Indonesia. Pihaknya pun siap mempertanggung jawabkan ketidaktahuan prosedur penyelenggaraan siaran tersebut, meski harus melalui jalur hukum.

"kami akan mengikuti prosedur jalur hukum sesuai dengan yang diinginkan PT. Nonbar. Lha mau gimana lagi, mediasi sudah dilakukan dan mentok,namun tidak ada kesepakatan. Proses hukum mau tidak mau harus kami ikuti" Ungkap Samuel saat ditemui di kantornya, Jl.Mt Haryono Semarang, Rabu (15/10/2014).

Meski PT.Sun Motor siap digugat secara hukum, namun pihaknya mengaku akan tetap berusaha mengambil langkah secara damai.

"Tanggal 3 Oktober lalu,kami telah membuat permintaan maaf ke PT Nonbar dan siap membayar sanksi denda Rp. 96 juta, namun Mereka (PT.Nonbar) tetap menolak tawaran kami ,mungkin besaran nominal yang kami tawarkan terlalu kecil." terangnya menambahkan.

Samuel pun mengaku, tayangan nonbar final Piala dunia 2014 yang ia gelar bersama komunitas Mitsubishi Mirage tersebut, tidak ada unsur untuk menarik konsumen .

"Acara nonbar waktu itu tujuannya tidak untuk berjualan kok, hanya ajang bersilaturahmi. Dan lagi, bidang kami kan di otomotif, bukan bergerak dibidang infotaiment. Kami pun tidak mengetahui apabila ada aturan seperti itu" beber dia meyakinkan.

Divisi legal pemasaran Sun Motor Dodik Prasetyawan menambahkan, pasca pemberian somasi dari PT. Nonbar, pihaknya sejauh ini sudah mengadakan jalur mediasi dengan PT Nonbar secara berulang kali, namun masih belum ada titik temu. "Nuntut nominalnya telalu tinggi, kami tidak mampu, apabila tidak ada titik temu terpaksa kita mengikuti hingga proses hukum (persidangan) " terang dia.

Seperti telah diberitakan, PT Nonbar selaku koordinator tunggal hak siar Piala Dunia 2014 untuk commercial area di Indonesia, belum lama ini menyambangi Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Mereka melaporkan PT.Sun Star Motor Semarang atas dugaan penggunaan konten siaran Piala dunia 2014 di area komersil tanpa ijin resmi. Perusahaan dealer mobil merk Mitsubhisi tersebut, dipandang telah melanggar UU No.19 tahun 2002 Pasal 49 tentang Hak Cipta, yaitu menyiarkan nonton bareng piala dunia 2014 di brazil secara ilegal, atau tidak mengajukan ijin.

Selain PT.Sun Motor, PT. Nonbar juga menggugat secara Perdata kepada 5 hotel berbintang di Kota Semarang atas hal yang sama. Kasus itupun, kini telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (Bay)

Catatan Muhammad Khabib

Sekretaris Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Jawa Tengah

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau pemilihan kepala daerah melalui DPRD jelas sangat merugikan kepentingan rakyat, hal ini dikarenkan kebijakan-kebijakan kepala daerah akan lebih mempertimbangkan kepentingan para anggota DPRD di banding kepentingan rakyat.

Para kepala daerah akan lebih melayani kemauan para anggota DPRD dari pada kebutuhan rakyat, karena kepala daerah yang memilih mereka. Sementara belajar dari pengalaman masa lalu, banyak anggota DPRD setelah mereka terpilih, mayoritas mereka lupa akan janji-janji mereka sewaktu kampanye. Dengan berbagai alasan yang mengada-ada dan alasan terbentur aturan main, mereka dengan mudahnya mengesampingkan aspirasi rakyat yang memilihnya.

Rakyat butuh saluran yang lebih efektif dalam menentukan pemimpinnya didaerah agar akses kepada kepala daerah lebih mudah dan dekat. Karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga jika kepala daerah dalam hal kebijakan-kebijakanya jauh dari kebutuhan rakyat. Maka secara otomatis dan dapat dipastikan rakyat akan melakukan hukuman politik kepada pemimpinnya pada pemilihan berikutnya atau bahkan sewaktu masih menjabat, rakyat akan lebih masif dalam mengkoreksi kepala daerahnya.

Berbagai kelemahan yg selama ini dijadikan dasar untuk merubah pemilihan kepala daerah secara langsung, sebenarnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya fakta tentang tingginya anggaran pilkada, maka ini yang sebenarnya harus difikirkan jalan keluarnya agar lebih efektif dan efisien. Bukan justru dengan alasan biaya tinggi, akhirnya memberangus substansi dari tujuan besarnya, yakni memberangus kedaulatan rakyat

Sementara terkait munculnya perpu mengenai pilkada langsung, sebenarnya juga masih belum dapat menjamin mekanisne pemilihan langsung akan kembali. Hal ini karena perpu tersebut butuh persetujuan DPR yang nota benenya merekalah yang menyetujui Undang-undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Selain itu rakyatpun sudah minim kepercayaan terkait hadirnya perpu tersebut, dikarenakan sikap SBY sebagai presiden dan ketua Partai Demokrat menunjukkan sikap ambiguitasnya. Disatu sisi SBY sebagai presiden melakukan pembiaran Mendagri mengajukan RUU pilkada ke DPR, dan fraksi partai demokrat di DPR dgn sengaja membiarkan RUU tersebut disetujui.

Untuk itu dengan segala hiruk pikuk polemik tentang undang-undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD, mau tidak mau seluruh elemen rakyat lebih baik harus terus bergerak agar Undang-undang pemilihan kepala daerah melalui DPRD segera dikembalikan seperti semula yakni pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.-----**

Foto : Patung Bung Karno di Jalan Boulevard Sukarno, Kota Boyolali.

BOYOLALI, kabarjateng.com - Pemerintahan Jokowi – JKyang akan memimpin lima tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bung Karno yakni Trisakti. Dengan kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat secara politik serta berkepribadian di bidang sosial budaya , diharapkan Indonesia akan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Hal demikian disampaikan politisi PDIP yang juga anggota DPR RI, Imam Suroso saat menghadiri peresmian patung Bung Karno oleh presiden terpilih Joko Widodo di Boyolali, Sabtu (4/10).

Dilanjutkan, peresmian patung Bung Karno hendaknya tidak hanya sekedar menghadirkan simbol. Namun juga sekaligus momentum untuk menghidupkan kembali semangat dan cita-cita sang proklamator.

“Ini adalah kesempatan emas bagi Jokowi dan PDIP untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno yang belum tercapai,” ungkapnya.

Semangat Trisakti ini perlu dihidupkan kembali mengingat perjalanan bangsa ini dinilai menjauh dari cita-cita Bung Karno . Salah satu indikator yang paling nyata adalah ketergantungan bangsa Indonesia pada impor beras dan berbagai komoditi pangan lain. Selain itu, arus globalisasi juga telah melunturkan budaya asli bangsa ini di kalangan generasi muda.

Selain aspek ekonomi dan budaya, Imam Suroso juga mengingatkan agar presiden Jokowi tidak tersandera oleh kepentingan politik sekelompok orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

Semarang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengingatkan kasus penyuapan yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang Soemarmo HS harus dijadikan pembelajaran berharga.

"Bagi teman-teman anggota dewan (DPRD Kota Semarang, red.), terutama mereka yang baru agar menjadikan kasus itu sebagai pembelajaran," kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono di Semarang, Jateng, Minggu.

Belajar dari kasus yang menyeret Soemarmo dan mantan Sekretaris Daerah Akhmat Zaenuri beserta sejumlah anggota dewan itu, kata dia, para anggota dewan harus lebih memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Menurut politikus Partai Demokrat itu, para anggota dewan harus benar-benar memahami apa yang menjadi tupoksinya berkaitan dengan kedewanan, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Intinya, para anggota dewan harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. Dalam proses penganggaran (APBD, red.) juga harus begitu. Utamakan kepentingan rakyat," ucapnya.

Ke depannya, kata dia, para anggota dewan harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengemban dan menjalankan amanat rakyat secara lebih profesional dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Pak Marmo (Soemarmo, red.) kan sudah bebas. Hukuman yang diberikan kan sudah dijalankan maka haknya ya bebas. Hak-haknya harus dikembalikan sebagai warga negara, bukan lagi warga binaan," pungkas Wiwin.

Berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK), hukuman yang dijalani Soemarmo berkurang dari tiga tahun penjara menjadi 2,5 tahun. Pada 26 September 2014, Soemarmo bebas murni dari LP Cipinang Jakarta.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, hukuman Soemarmo bertambah menjadi tiga tahun. Pengadilan Tipikor Semarang sebelumnya menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta kepada Soemarmo.

Soemarmo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama mantan Sekda Kota Semarang Akhmat Zaenuri memberi uang senilai Rp304 juta kepada anggota DPRD setempat mengenai RAPBD Kota Semarang 2012.***ant

SEMARANG- Maraknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengagunkan surat keputusan (SK) pelantikan tidak membuat Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, tergoda.
Ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu, Supriyadi mengatakan saat ini dirinya tidak membutuhkan uang, sehingga tidak perlu "menyekolahkan" SK.

Di samping itu, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut, ia ingin menikmati penghasilannya sebagai anggota dewan.

"Saya ingin menikmati gaji anggota DPRD. Kalau mengagunkan SK tentu gaji yang diterima tidak penuh," katanya.

Untuk memenuhi kegiatan sehari-hari, selain sebagai anggota Dewan, Supriyadi memiliki usaha. Jadi ia tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhan hanya dari gaji anggota Dewan.

"Istri saya PNS (pegawai negeri sipil). Jadi ada sumber pemasukan lain juga," sambung Supriyadi.

Selain itu, cost politic yang dikeluarkan Supriyadi tatkala mencalonkan diri sebagai anggota Dewan, terbilang tidak besar. Pada Pemilihan Umum 2009 lalu, Supriyadi mengaku hanya mengeluarkan Rp 15 juta untuk modal nyaleg. Sedangkan pada Pemilu tahun ini, Supriyadi mengatakan kalau dirinya mengeluarkan uang yang lebih sedikit dibandingkan Pemilu sebelumnya.

"Sebagai incumbent tentu sudah memiliki jaringan. Modalnya lebih sedikit dibandingkan 2009," tutur dia.

Semarang: Keputusan rapat paripurna DPR RI yang memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD dinilai akan membuat banyak gugatan yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Saya mencoba melihat suasana kebatinan di masyarakat, akan ada dugaan saya gugatan ke MK," ungkap Ganjar usai menemui Duta Besar Uni Eropa di ruang kerjanya di Gedung A, Pemprov Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/9).

Selain banyak gugatan ke MK terkait Pilkada melalui DPRD, Ganjar juga secara langsung memantau melalui sosial media khususnya twitter. Kesimpulannya banyak masyarakat yang tidak senang dengan keputusan DPR RI tersebut.

"Kemudian saya hari ini mengikuti perdebatan di dunia maya melalui twitter dan lainnya. Rasa-rasanya banyak yang tidak hepi," ungkapnya.

Selain masyarakat Indonesia, banyak pihak luar negeri yang menyesalkan terkait keputusan DPR RI dalam voting dan memutuskan Pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Tadi Duta Besar juga menyampaikan perasaan yang sama. Namun, dia tidak akan mencampuri urusan Indonesia. Dia melihat Indonesia don't happy itu diomongkan oleh pihak luar," ungkapnya.

Ganjar mengaku hasil keputusan DPR harus diterima. Mekanisme voting yang ditempuh juga sudah sesuai dengan kaidah yang ada.

"Ini kan ada sebuah keputusan di tingkat DPR dan pemerintah kita. Inilah mekanisme pengambilan keputusan. Rasanya tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi tinggal itu kan akan ada pemilihan di daerah," tuturnya.

Ganjar mengaku akan mendiskusikan dengan PDIP langkah-langkah apa yang akan diambil oleh partai. Termasuk langkah strategi menyambut keputusan DPR RI yang sudah final menyatakan Pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Saya sebagai orang partai, partai akan mendiskusikan apa langkah-langkahnya apakah partai akan menerima atau tidak. Karena itu nantinya akan berujung strategi-strategi partai untuk itu," pungkasnya.**merdeka.com

Semarang : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan di Semarang, mulai Jumat (19/9) hingga Minggu (21/9), akan mengukuhkan perubahan sikap politik partainya yang mendukung pemerintahan mendatang.

"Oleh karena itu, Rakernas IV akan diawali dengan pernyataan resmi Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum untuk menyatakan secara resmi perubahan sikap politik partai bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah mendukung Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla," kata Tjahjo di Semarang, Kamis.

Sebelumnya, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Pasal 24 tentang Ketua Umum, Ayat (1) berbunyi:"Dewan Pimpinan Pusat Partai dipimpin oleh satu orang ketua umum yang berwenang, bertugas, dan bertanggung jawab atas eksistensi, program, dan kinerja partai ke dalam dan keluar."

Kemudian, di dalam Pasal 24 Ayat (2), disebutkan bahwa ketua umum mempunyai hak prerogatif untuk mempertahankan: eksistensi partai, Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih lanjut Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Rakernas IV PDI Perjuangan yang akan berlangsung di Marina Convention Center Semarang, 19--21 September 2014, akan dihadiri sebanyak 1.595 kader partai sebagai peserta dan peninjau.

"Ibu Megawati Soekarnoputri, Pak Joko Widodo, dan Pak Jusuf Kalla juga akan menghadiri Rakernas IV PDI Perjuangan," kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang).

Menurut Tjahjo, Rakernas IV merupakan momentum politik yang sangat penting sekaligus merupakan momentum "of the truth" bagi partai untuk mempersiapkan diri menjadi partai pemerintah Republik Indonesia.

Titik tolaknya, kata Tjahjo, adalah kemenangan pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 bersama partai politik pendukung pasangan Jokowi-JK lainnya.

Ia menjelaskan bahwa Rakernas IV dengan tema "Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat" dan subtemanya "Mengisi Tahun Kemenangan dengan Jalan dengan Trisakti" akan fokus membahas bagaimana PDI Perjuangan mengisi kemenangan yang diraih pada dua pemilu itu demi mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

PDI Perjuangan, lanjut Tjahjo, mampu memainkan peran sebagai partai pelopor yang efektif dalam sistem pemerintahan presidensial-multipartai, dan berkeinginan mewujudkan ide dasar Kongres III PDI Perjuangan Bali bahwa mengelola partai identik dengan mengelola negara. **ant

Semarang : Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mengaku siap menerima tantangan debat dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait adanya alergi kritik atas kinerjanya selama setahun yang dinilai masih bersifat rutinitas dan ceremonial. Wacana di publik yang masuk melalui anggota Dewan, menyatakan bahwa pihak Gubernur jawa Tengah selama ini alergi terhadap kritik.

Rencananya tantangan debat Gubernur akan dihadiri oleh para awak media di ruang Press room Komplek Gubernuran pada senin (1/9/2014) besok

“kami selaku wakil rakyat selalu siap atas tantangan debat gubernur. Ada tiga anggota dewan yang selama ini telah menyatkan siap“terang Prajoko, anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Demokrat

Pihaknya selama ini telah mempersiapkan materi debat dengan Gubernur, antara lain yang menyangkut kinerja yang terukur . “pokoknya lihat saja nanti, pasti rame” terangnya melalui telpon selulernya

Ia mengakui, debat tersebut bukan merupakan agenda rutin Gubernur ataupun Setwan. Tetapi justru menjawab tantangan publik atas kritik masyarakat terhadap eksekutif maupun legislatif.

Adapun latar belakang tersebut menurutnya bukan sekedar emosiaonal anggota dewan terhadap eksekutif yang alergi kritik. Tetapi merupakan keterbukaan Gubernur nantinya kepada publik secara terukur. @nsr

Jakarta : Tantangan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK yang semakin berat sudah menunggu di depan sana. Proposal Jokowi agar pemerintahan saat ini menekan defisit anggaran dengan menaikkan harga BBM subsidi ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan empat mata, di Bali, kemarin.

Andai saja SBY bersedia melakukan itu, maka sebagian beban yang mengungkung pemerintahan Jokowi-JK bakal hilang. Karena rumusnya, harga subsidi naik sama dengan pengurangan anggaran belanja subsidi yang tembus Rp 360 triliun tahun depan. Dan itu berarti Jokowi-JK punya uang tambahan, hasil penghematan duit subsidi BBM, bisa digunakan untuk menjalankan program-program yang dijanjikan.

Sayang, harapan itu pupus. Pertemuan dua jam yang dianggap tradisi baru dalam estafet kepemimpinan itu hanya menghasilkan kesepakatan normatif. Kubu Jokowi-JK dipersilakan berkomunikasi lebih lanjut dengan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Jusuf Kalla menyayangkan keengganan mantan bosnya di KIB I menaikkan harga BBM subsidi. Dia bilang penaikan harga BBM subsidi itu sebenarnya untuk menyelamatkan keuangan pemerintahan SBY.

"Ya tidak apa-apa kalau pemerintah sekarang ragu-ragu, yang penting negara selamat, yang penting negara tidak bangkrut bisa bayar gaji."

JK tak tegas mengatakan bahwa pemerintahan mendatang akan menaikkan harga BBM subsidi atau tidak. Dia hanya berujar menunggu saran dari tim transisi pemerintahan Jokowi-JK. Namun, Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), memastikan pemerintahan mendatang bakal menaikkan harga BBM subdidi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh SOfjan dari Andi Wijajanto, Deputi Tim Transisi JOkowi-JK, besaran penaikan sekitar Rp 3 ribu per liter.

Sementara itu,Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara pernah berujar, untuk membuat keuangan negara lebih sehat, penaikan harga BBM subsidi tidak cukup sekali. Seorang kawan berbisik, ada baiknya Jokowi-JK memulai mengambil tanggung jawab itu.

Sekaligus ini bisa jadi ujian pertama revolusi mental yang digaungkan Jokowi. Apakah penaikan harga komoditas primer ini bisa mengubah sikap masyarakat kelas menengah untuk tidak lagi mengonsumsi barang yang bukan haknya. Dengan kata lain, mereka mulai mengisi tangki kendaraan dengan BBM nonsubsidi, bukan BBM subsidi.

Yakin, ini bukan hal sulit buat mereka yang telah jatuh cinta pada Jokowi-JK.**** merdeka.com

Suasana didalam ruang rapat paripurna DPRD Jateng

Semarang, KabarJateng.com - Suasana Lengang terlihat saat rapat Paripurna yang membahas Raperda APBD Perubahan anggaran tahun 2014 dan jawaban Gubernur Jateng atas pandangan umum Fraksi dan Banggar di Ruang Rapat DPRD Provinsi Jateng, Jl. Pahlawan, Semarang, Jumat (25/7/14) pagi.

Diduga ketidakhadiran mereka (Anggota dewan-Red) dikarenakan sudah sibuk mengurus Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi berlangsung. Anehnya, meski Rapat itu Kuorum tidak ada kehadiran fisik yang nampak, komisi D misalnya hanya dihadiri 9 orang, tragis lagi komisi C yang hanya dihadiri 4 orang, padahal agenda rapat paripurna ini membahas RAPBD 2014. Nampaknya fenomena ini sudah menjadi hal yang wajar, tradisi "titip absen" bukan hanya dilakukan oleh siswa yang "nakal" tetapi juga Anggota dewan kita yang terhormat.

Rapat tersebut tetap berlangsung dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi dan juga dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyampaikan penjelasan langsung dihadapan segelintir peserta rapat yang hadir. @NSR

Semarang : Belanja Bantuan Keuangan APBD Jawa Tengah TA 2013 di bidang pendidikan untuk tingkat Kabupaten / Kota banyak terjadi ketimpangan. Ketimpangan ini terjadi karena tidak adanya sinergisitas antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Kota setempat sesuai kebutuhan dasar pendidikan.

Menurut sumber di Komisi E DPRD Jawa Tengah yang tidak mau disebut namanya, mencontohkan adanya bukti kuat ketimpangan bantuan keuangan untuk pendidikan yang tidak terpantau oleh masyarakat. Alhasil bantuan pendidikan antara satu kabupaten/ kota terjad ketimpangan dengan selisih bantuan yang cukup significant. “sangat terjadi ketimpangan, Kabupaten A mendapat nilai bantuan tinggi, sementara kabupaten B mendapat nilai bantuan pendidikan rendah. Padahal index siswa dan sekolah dengan tingkat kebutuhan hampir sama” lanjutnya

Sumber tersebut mencontohkan, bahwa dalam buku pembahasan pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Tengah TA2013, tampak dalam item bantuan keuangan untuk pendidikan sangat timpang antara kabupaten/kota di Jawa Tengah. “sangat nampak timpang khususnya jika kita lihat pada bantuan untuk Kota Surakarta, dengan nilai bantuan pendidikan yang sangat fantastis yaitu Rp.18, 9 Milyar” teranngya lebih lanjut

Sumber itu membandingkan jika Kota Surakarta mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp. 18,9 Milyar tetapi bila ditengok Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga hanya mendapatkan kucuran bantuan sekitar Rp. 8 Milyar. “Padahal daerah kota-kota tersebut, jelas wilayahnya juga tidak terlalu luas dengan indeks kebutuhan sekolah dan siswa juga rata-rata sama. Tetapi aneh dengan Kota Surakarta yang terdiri 4 kecamatan saja mengapa nilai bantuan cukup tinggi sebesar Rp. 18,9 Milyar” lanjutnya

Sementara di Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Salatiga yang juga terdiri dari 4 Kecamatan dengan jumlah indexs siswa dan kebutuhan pendidikan yang hamper rata-rata sama, Cuma mempereoleh bantuan Rp. 8 M saja. “ini jelas ada permainan dalam pengaggaran sebelumnya, dan masyarakat patut mengawasi baik sisi pelaksanaan ataupun LPJ nya” terangnya

Sementara itu, dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Nuhadi Amiyanto tidak mau berkomentar. Beberapa kali dihubungi via saluran telrpon selulernya tidak diangkat, dan lewat pesan short message service pun juga tidak dibalas. @nsr

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta jajaran Polri, TNI, dan BIN untuk mengantisipasi kejadian-kejadian pasca pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Jajaran TNI, Polri, dan BIN perlu memberi jaminan atau memastikan bahwa situasi pasca Pilpres 2014 tetap kondusif, aman dan tidak terjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Bambang mengatakan dirinya mendengar dari berbagai kalangan yang menggunjingkan kemungkinan terjadinya rusuh pasca Pilpres.

"Apalagi Polri pun sudah memprediksi kemungkinan terjadinya benturan fisik antar pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di beberapa kota," ungkap dia.

"Saya mengapresiasi kesiagaan Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang terus memantau dinamika publik. Namun, saya menyarankan agar Polri berinisiatif membangun komunikasi dengan tim pemenangan masing-masing kubu Capres-Cawapres guna mengajak mereka bekerjasama mewujudkan suasana kondusif dan damai. Masing-masing kubu harus menyadari pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri," kata Bambang Soesatyo.

Sumber : http://www.antaranews.com/suara-parlemen/berita/441841/legislator-minta-aparat-antisipasi-pasca-pilpres

Merdeka.com - Tiga partai peserta pemilu legislatif (pileg) 2014 mengancam akan memboikot kegiatan rekapitulasi suara Pileg karena sejumlah saksi dari partai tidak diperbolehkan masuk karena terbatas. Ke tiga perwakilan maupun saksi yang mengancam memboikot itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat.

Awalnya, beberapa partai yang akan masuk sekitar pukul 09.00 WIB mendatangi KPU Jateng di Jalan Veteran, Kota Semarang untuk masuk mengikuti kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD Propinsi Jawa Tengah. Namun, saat masuk dari pihak Sekretariat KPU melarang beberapa saksi dan perwakilan partai dan membatasi sebanyak seorang yang diizinkan masuk mengikuti kegiatan rekapitulasi penghitungan suara.

"Awalnya hanya satu orang diperbolehkan untuk mengikuti proses penghitungan suara, tetapi kemudian diberi toleransi dua orang. Tetapi dari kami ada sekitar 3 sampai 4 orang yang ingin masuk," ungkap Wakil Bendahara DPD PKB Jateng Mahfud kepada merdeka.com Rabu (23/4) di depan pintu masuk KPU Jateng.

Mahfud menyatakan kita akan menunggu sampai waktu yang tidak ditentukan. "Jika kami bersama rekan satu partai kami lain tidak diizinkan kami akan boikot rekapitulasi penghitungan suara ini," ancamnya.

Sumber: http://www.merdeka.com/politik/saksi-dibatasi-3-partai-ancam-boikot-rekapitulasi-di-kpu-jateng.html

Semarang - Sebanyak 18 TPS di 10 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipastikan harus melakukan pemungutan suara ulang karena surat suara yang tertukar. Pemungutan suara ulang itu maksimal dilakukan 10 hari mulai dari hari ini.

Divisi sosialisasi KPU Jateng, Wahyu Setiawan mengatakan tertukarnya surat suara tersebut terjadi di Kabupaten Kebumen (2 TPS), Kabupaten Cilacap (4 TPS), Kabupaten Pati (1 TPS), Kabupaten Pemalag (3 TPS), Kabupaten Kudus (1 TPS), Kabupaten Rembang (1 TPS), Kabupaten Wonosobo (1 TPS), Kabupaten Boyolali (2 TPS), Kabupaten Brebes (1 TPS), dan Kota Pekalongan (2 TPS).

"Bila baru diketahui saat pemungutan atau perhitungan suara, maka agar segera dihetikan sampai ada penggantian, serta diulang pemungutannya. Skenarionya akan ada pemungutan suara ulang," kata Wahyu di kantor KPU Jateng, Jalan Veteran, Semarang, Rabu (9/4/2014).

Meski ada pemungutan ulang pada 18 TPS tersebut, pengulanganya tidak dengan memilih semuanya namun sesuai dengan tingkat kekeliruan, misalnya surat suara DPD RI yang tertukar dengan dapil lain, maka pemungutan suara DPD RI saja yang dilakukan.

"Untuk pemungutan ulang di level PPK atau Kecamatan itu disiapkan 1.000 surat suara. Jadi tidak ada kekurangan," tandasnya.

Sementara itu, dari data Panwaslu Kota Semarang juga menemukan surat suara yang tertukar di TPS 3 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan dan di TPS 1 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati hingga harus dilakukan pemungutan ulang sore ini.

Menurut data Panwaslu, pemilih di Pedurungan seharusnya mencoblos calon anggota DPRD Kota Semarang untuk Dapil 3 (Pedurungan, Gayamsari, Genuk), tetapi surat suara tertukar dengan Dapil 1 (Semarang Selatan, Semarang Barat). Sementara itu di Gunungpati, warga justru mencoblos surat suara DPRD Kabupaten Karanganyar.

Anggota Panwaslu Kota Semarang Divisi SDM dan Kelembagaan, Muhammad Amin menjelaskan peristiwa itu langsung disikapi dengan mengambil surat suara yang sudah terlanjur dimasukkan kotak suara oleh anggota KPPS disaksikan saksi dan panwaslu kemudian dibuatkan berita acara sebagai surat suara rusak.

"Sesuai prosedur, surat suara rusak tersebut harus dicoret silang di kedua sisinya dengan menggunakan spidol warna merah dan dilaporkan ke penyelenggara Pemilu tingkat di atasnya untuk diberi penggantian semestinya," katanya.

Amin menambahkan, tidak hanya di Tlogomulyo, ada 23 surat suara di TPS 1 dan 29 surat suara di TPS 2 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik yang juga tertukar antar Dapil. Selain itu di TPS 6 Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati, juga surat suara tertukar. Meski demikian tidak sampai terjadi pemungutan suara ulang karena pemilih menyadarinya sebelum mencoblos.

"Tidak ada pencoblosan ulang di TPS lain yang Surat suaranya tertukar. Cukup dilakukan penggantian," tegas Amin.

Sumber:detik.com

Batang :Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Darma Paloh atau akrab disapa Surya Paloh Sabtu(5/4) siang ini bersama ratusan saimpatisan menggelar kampanye dengan kegiatan Resik-resik (kerja bhakti pembersihan) di wilayah Garis Pantai Utara (Pantura).

Acara kerja bhakti bersama diwilayah Pantura ini, secara simbolis dipusatkan penyelenggaraanya oleh Partai Nasdem di Lapangan Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Kedatangan Surya Paloh yang tiba menginjakan kakinya dilapangan sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan heli mendapatkan sambutan dari ratusan ibu-ibu rumah tangga desa setempat meneriakan yel-yel kemenangan.

Uniknya, mereka juga memainkan musik dengan peralatan musik dari perlengkapan atau alat-alat memasak di dapur seperti; Panci, Kuali, Wajan Penggorengan, Ember dan lainya untuk mengiri yel-yel mereka.

Sebelum naik keatas panggung mendengarkan orasi, Surya Paloh menyempatkan diri untuk menghampiri ibu-ibu karena merasa kagum dan terpukau dengan sambutan ibu-bu tersebut lalu menyampaikan ucapan terimakasihnya.

"Terima kasih-terima kasih, saya bangga dan simpatik dengan ibu-ibu sekalian,"seloroh Surya Paloh dan kemudian naik keatas panggung mobil kecil yang hanya berukuran sekitar 3 meter X 5 meter itu.

Saat diatas panggung sebelum melakukan orasi, Surya Paloh menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yang dipimpin oleh Jaya Suprana.

Penghargaan pertama bernomor 6426/R.MURI/IV/2014 diberikan atas "Pemrakarsa dan Penyelenggara Membersihkan Fasilitas Umum Terbanyak di 87 titik sepanjang 170 dari Gringsing Batang-Losari Brebes".

Lalu penghargaa kedua Rekor MURI Nomor 6427/R.MURI/IV/2014 diberikan atas Pembagian alat kebersihan terbanyak berupa 27.400 sapu dan cangkrik atau engkrak (alat pengeruk sampah manual kecil) kepada simpatisan dan warga Batang.

Secara simbolis, Surya Paloh kemudian melakukan aktifitas resik-resik dengan menyapu beberapa sampah yang berserakan didepan gawang di Lapangan Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan sapu dan cangkrik atau engkrak yang merupakan hasil industri penduduk setempat. Kemudian menerima cinderamata berupa kerajinan tangan penduduk setempat yang terbuat dari bahan limbah sampah.

Acara kampanye Nasdem yang terakhir ini selain dihibur dengan kesenian tradisional Seni Tari Barongan yang merupakan kesenian penduduk lokal Batang. Juga dimeriahkan dengan atraksi aeromodeling berjenis para layang. Sebanyak 3 penerbang para layang terbang berputar-putar membawa bendera besar partai Nasdem.

Sumber:merdeka.com

Merdeka.com - Gerindra menggelar kampanye terbuka putaran terakhir di Kota Semarang. Saat tiba di Lapangan Kompleks GOR Tri Lomba Juang Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyapa ribuan kader dan simpatisan dari atas mobil Jeep.

Sebelumnya, Prabowo naik pesawat pribadinya dan transit di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang kemudian naik helikopter dari bandara menuju ke GOR Tri Lomba Juang Semarang.

Sekitar pukul 13.45 WIB, Kamis (3/4) tiba di lokasi kampanye. Awalnya, Prabowo saat keluar dari Lapangan GOR Tri Lomba Juang Semarang naik mobil Lexus warna hitam H 9090 WH. Namun, begitu keluar dari GOR, langsung berpindah ke mobil Jeep Wrangler warna coklat susu.

Prabowo kemudian diarak dengan kawalan mobil patwal Polrestabes Semarang, Marching Garuda dari Gerindra di sepanjang Jalan Tri Lomba Juang, Jalan Pandanaran dan berakhir di Kawasan Simpang Lima berlangsungnya kampanye putaran terakhir di Jawa Tengah.

Prabowo kemudian turun dari Jeep Wrangler menyusuri lapangan menuju ke panggung terbuka untuk langsung melakukan orasi. Selama berjalan kaki di sepanjang lapangan, ratusan simpatisan Gerindra mengajak berjabatan tangan Prabowo.

Kampanye Prabowo ini, dihibur dengan musik lokal dangdut dan dihadiri beberapa caleg artis seperti Jamal Mirdad, Murti Sari Dewi yang merupakan pemeran Lasmini dalam film Satria Madangkara dan beberapa caleg lainnya baik dari DPRD Kabupaten/Kota se- Jateng, DPRD Provinsi Jateng.

Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/kampanye-putaran-terakhir-di-semarang-prabowo-diarak-naik-jeep.html