Bantuan Keuangan Pendidkan Kab/Kota Jawa Tengah TA 2013 Timpang

Semarang : Belanja Bantuan Keuangan APBD Jawa Tengah TA 2013 di bidang pendidikan untuk tingkat Kabupaten / Kota banyak terjadi ketimpangan.  Ketimpangan ini terjadi karena tidak adanya sinergisitas antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Kabupaten Kota setempat sesuai kebutuhan dasar pendidikan.

Menurut sumber di Komisi E DPRD Jawa Tengah yang tidak mau disebut namanya, mencontohkan adanya bukti kuat ketimpangan bantuan keuangan untuk pendidikan yang tidak terpantau oleh masyarakat.  Alhasil bantuan pendidikan antara satu kabupaten/ kota terjad ketimpangan dengan selisih bantuan yang cukup significant. “sangat terjadi ketimpangan, Kabupaten A mendapat nilai bantuan tinggi, sementara kabupaten B mendapat nilai bantuan pendidikan rendah. Padahal index siswa dan sekolah dengan tingkat kebutuhan hampir sama” lanjutnya

Sumber tersebut mencontohkan, bahwa dalam buku pembahasan pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Tengah TA2013, tampak dalam item bantuan keuangan untuk pendidikan sangat timpang antara kabupaten/kota di Jawa Tengah. “sangat nampak timpang khususnya jika kita lihat pada bantuan untuk Kota Surakarta, dengan nilai bantuan pendidikan yang sangat fantastis yaitu Rp.18, 9 Milyar” teranngya lebih lanjut

Sumber itu membandingkan jika Kota Surakarta mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp. 18,9 Milyar tetapi bila ditengok Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga hanya mendapatkan kucuran bantuan sekitar Rp. 8 Milyar. “Padahal daerah kota-kota tersebut, jelas wilayahnya juga tidak terlalu luas dengan indeks kebutuhan sekolah dan siswa juga rata-rata sama. Tetapi aneh dengan  Kota Surakarta yang terdiri 4 kecamatan saja mengapa nilai bantuan cukup tinggi sebesar Rp. 18,9 Milyar”  lanjutnya

Sementara di Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Salatiga yang juga terdiri dari 4 Kecamatan dengan jumlah indexs siswa dan kebutuhan pendidikan yang hamper rata-rata sama, Cuma mempereoleh bantuan Rp. 8 M saja. “ini jelas ada permainan dalam pengaggaran sebelumnya, dan masyarakat patut mengawasi baik sisi pelaksanaan ataupun LPJ nya” terangnya

Sementara itu, dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Nuhadi Amiyanto tidak mau berkomentar. Beberapa kali dihubungi via saluran telrpon selulernya tidak diangkat, dan lewat pesan short message service pun juga tidak dibalas. @nsr