BBM subsidi, ujian pertama revolusi mental Jokowi

Jakarta : Tantangan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK yang semakin berat sudah menunggu di depan sana. Proposal Jokowi agar pemerintahan saat ini menekan defisit anggaran dengan menaikkan harga BBM subsidi ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan empat mata, di Bali, kemarin.

Andai saja SBY bersedia melakukan itu, maka sebagian beban yang mengungkung pemerintahan Jokowi-JK bakal hilang. Karena rumusnya, harga subsidi naik sama dengan pengurangan anggaran belanja subsidi yang tembus Rp 360 triliun tahun depan. Dan itu berarti Jokowi-JK punya uang tambahan, hasil penghematan duit subsidi BBM, bisa digunakan untuk menjalankan program-program yang dijanjikan.

Sayang, harapan itu pupus. Pertemuan dua jam yang dianggap tradisi baru dalam estafet kepemimpinan itu hanya menghasilkan kesepakatan normatif. Kubu Jokowi-JK dipersilakan berkomunikasi lebih lanjut dengan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Jusuf Kalla menyayangkan keengganan mantan bosnya di KIB I menaikkan harga BBM subsidi. Dia bilang penaikan harga BBM subsidi itu sebenarnya untuk menyelamatkan keuangan pemerintahan SBY.

"Ya tidak apa-apa kalau pemerintah sekarang ragu-ragu, yang penting negara selamat, yang penting negara tidak bangkrut bisa bayar gaji."

JK tak tegas mengatakan bahwa pemerintahan mendatang akan menaikkan harga BBM subsidi atau tidak. Dia hanya berujar menunggu saran dari tim transisi pemerintahan Jokowi-JK. Namun, Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), memastikan pemerintahan mendatang bakal menaikkan harga BBM subdidi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh SOfjan dari Andi Wijajanto, Deputi Tim Transisi JOkowi-JK, besaran penaikan sekitar Rp 3 ribu per liter.

Sementara itu,Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara pernah berujar, untuk membuat keuangan negara lebih sehat, penaikan harga BBM subsidi tidak cukup sekali. Seorang kawan berbisik, ada baiknya Jokowi-JK memulai mengambil tanggung jawab itu.

Sekaligus ini bisa jadi ujian pertama revolusi mental yang digaungkan Jokowi. Apakah penaikan harga komoditas primer ini bisa mengubah sikap masyarakat kelas menengah untuk tidak lagi mengonsumsi barang yang bukan haknya. Dengan kata lain, mereka mulai mengisi tangki kendaraan dengan BBM nonsubsidi, bukan BBM subsidi.

Yakin, ini bukan hal sulit buat mereka yang telah jatuh cinta pada Jokowi-JK.**** merdeka.com