Operasional Pelabuhan Sluke dituding Bermasalah

Rembang :  Pengoperasian Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke,  Rembang Jawa Tengah  dituding banyak kalangan bermasalah.  Mulai dari siapa yang mempunyai tanggungjaab kewenangan pengelolaan sampai transparansi anggaran yang didapat dari operasional pelabuhan tersebut. 

Hal itu diungkapkan Zaenul Arifin, Devisi Minitoring LSM KOMSAK (Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah), kepada kabarjateng.com, Sabtu (19/07/2014). Menurutnya, sebagai pelabuhan yang di danani APBD, seharusnya pemerintah kabupaten Rembang melakukan pengelolaan yang baik, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik. “Sehingga pelabuhan Sluke tidak terkesan liar tanpa ada tanggungjawab dari pemerintah” terangnya

Jauh sebelumnya,  keberadaaan pelabuhan ini pernah dikelola oleh salah satu perusahaan (PT PRK- red). “tetapi belum diketahui pasti perusahaan tersebut melakukan pengelolaan atas dasar sistem apa.  Sistem penunjukkan Bupati  atau memang berdiri sendiri” tambahnya

Maka bisa dikatakan sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Bonang tidaklah jelas. “apakah PT BRK sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang atau swasta murni.”lanjutnya  

Sedangkan terkait dengan pendapatan dari pengoperasian pelabuhan yang kabarnya dalam 1 bulan mencapai 1 Miliar rupiah, LSM KOMSAK pernah melayangkan surat permohonan informasi publik kepada bupati dan PT. Yang bersangkutan. “ tetapi belum ada respon surat kami. Kami hanya menanyakan “berapa pendapatan yang dperoleh dalam setiap tahunnya, setiap bulannya? Serta berapa pula bagian yang didapat Pemda Rembang?” tungkasnya

Zaenul mengharap jangan sampai uang yang diperoleh dari pengoperasian pelabuhan yang pembangunannya menggunakan uang rakyat tersebut malah sebagian besar masuk ke kantong orang orang yang tidak bertanggung jawab..

Terpisah, Direktur PT. PRK, Prilistiyo ketika dihubungi kabarjateng.com via telpom selulernya tidak dijawabnya.  Meski telpon seluler berdering tapi tidak diangkatnya.  @nsr