Penasehat Hukum 14 Mantan Anggota Dewan Kota Semarang meminta Gelar Perkara

Musyafak menjelaskan bahwa sebagaimana surat panggilan untuk pelimpahan tahap II dari Polrestabes Semarang kepada Kejaksaan Negeri Semarang, pada pokoknya di duga telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran premi asuransi untuk anggota DPRD kota Semarang dalam APBD kota Semarang TA. 2003. “Perlu kami jelaskan sebagaimana SK Walikota Semarang nomor 842.3/016 tertanggal 28 Januari 2003 tentang pemberian bantuan biaya asuransi jiwa kepada Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tahun anggaran 2003 ; dalam SK tersebut sangat jelas bahwa wali kota memberi bantuan biaya/uang asuransi secara tunai kepada masing-masing anggota dewan, sehingga bantuan asuransi tersebut sah menjadi milik anggota DPRD kota semarang” terangnya


Dalam kasus tersebut, Musyafak memaparkan bahwa tanpa sepengetahuan anggota DPRD yang lain, SETWAN bersama pimpinan dewan memasukan dana bantuan asuransi tersebut ke perusahaan asuransi PT. Pasar Raya Life Insurance. “Hal ini di buktikan dengan bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara yang sama” lanjutnya


Surat Bukti Penerimaan dari Pemerintah Kota Semarang tersbut adalah uang sebesar Rp. 1.728.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah ) kepada PT. PASARAYA LIFE INSURANCE, yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan saat itu, Drs SUHADI, dan selaku pemegang kas Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah Ninik Suwarni dan pihak Asuransi PT. Pasararaya Life mewlalui I Nyoman Wirdhana.

“Bahwa sebagaimana bukti di atas menunjukan dengan jelas bahwa bantuan asuransi DPRD telah di bayarkan oleh SETWAN kepada PT. Pasar Raya Life Insurance; sehingga penerimaan pengembalian premi asuransi dari PT. PASARAYA LIFE INSURANCE oleh masing-masing dewan sekitar bulan Maret 2003 sebenarnya bukanlah perbuatan pidana” terangnya


Alasannya yaitu lanjut Musyafak adalah penerimaan pengembalian premi asuransi sebelum jatuh tempo bukanlah perbuatan pidana, karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian perdata dimana salah satu pokoknya ketika premi di ambil sebelum jatuh tempo di kenakan denda/pinalti dari perusahaan asuransi.

“Yang kedua Pengembalian premi asuransi adalah hak para anggota dewan bukan hak pemerintah Kota Semarang, karena pada prinsipnya pemkot sudah memberikan uang tersebut kepada kepada masing-masing anggota dewan, sehingga pengelolaan keuangan bantuan tersebut mutlak hak anggota dewan, hal ini bisa dilihat dari SK walikota Semarang nomor 842.3/016 tertanggal 28 Januari 2003” tandasanyas


Bahwa terkait jika natinya memang sebelumnya ada kongkalikong antara Setwan, Pimpinan Dewan serta Pimpinan Asuransi yang konon yang tidak pernah memasukan uang tersebut PT. Pasar Raya Life Insurance maka jelas pertanggung jawaban pidana berada pada ketiga pihak tersebut. “bukan pada anggota dewan sebagaimana prinsip hukum pidana bahwa yang dapat di mintai pertangung jawaban adalah pelaku tindak pidana” terangnya

Berdasarkan hal-hal tersebut, bagi Musyafak sebenarnya kliennya yang merupakan 14 mantan anggota dewan tersebut tidak dapat di mintai pertanggung jawaban pidana atas penerimaan uang pengembalian premi asuransi dari PT. Pasar Raya Life Insurance. “hal ini sebagaimana asas geen starf zonder scould (tidak di pidana jika tidak ada kesalahan)” lanjutnya

Oleh karenanya apakah perkara ini layak dilanjutkan ke tingkat penuntutan atau tidak maka kami mengajukan surat untuk kepada kepala Kejaksaan Negeri Semarang nomor 030/BTB/SKL/IX/2014 tertanggal 18 September 2014, untuk meminta Gelar Perkara supaya perkara ini fair dan adil tidak ada yang di rugikan dalam penegakan hukum di negeri ini.

“kita semua mendukung pemberantasan korupsi, tetapi pemberantasan korupsi yang fair sesuai “rule of law” karena ini menyangkut harga diri, nasib anak manusia serta tegaknya hukum di negeri ini.” tutupnya. @nsr