Buku Kontoversi Berhala Masa Kini terbitan Kemenag RI Tersebar di Sekolah Madrasah

Jepara : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj mengecam keras Kementrian Agama atas penerbitan buku sejarah kebudayaan Islam kelas tujuh madrasah tsanawiyah yang menyebutkan berhala masa kini adalah makam para wali. Said Aqil menilai pernyataan tersebut dapat menimnulkan konflik antar sesama umat muslim di tanah air.

Hal itu disampaikan ketua PBNU Said Aqil Siraj saat berkunjungg ke Pondok Pesantren ROUDLOTUL MUBTADIIN Nalumsari Jepara belum lama ini. Menurutnya penerbitan buku pewlajaran yang mengandung kontroversi tersebut bukan kali pertasma terjadi yang diterbitkan kementrian agama.

Sebelumnya menurut said juga telah memberi kritikan keras terhadap Kemenag RI atas diterbitkan buku pelajaran untuk siswa Aliyah yang berisi mantan Presiden keempat Abdul Rahman Wahid dilengserkan karena dugaan korupsi. Namun karena adanya protes umat nahdliyin, akhirnya buku tersebut ditarik dari peredarannya secara serentak.

Lenih lanjut said meminta agar Kemenag untuk segera meninjau ulang buku ajar lainnya yang bisa dimungkinkan kontensnya mengandung persoalan serupa.

Sememtara itu, terpisah Kantor Agama Kabupaten Kudus baru-baru ini menghentikan distribusi buku sejarah agama islam untuk siswa MTS yang dinilai berbau kontroversi. Kantor Agama Kudus menarik dan langsung mengembalikan ke pihak Penerbit.

Sebanyak 66 buku panduan guru sejarah Agama Islam terbitan Kementrian Agama telah ditarik, dan pihak Keemenag akan terus melakukan penarikan yang sebelumnya telah terdistribusikan ke masing-masing sekolah.

Suudi, Kasie Pendidikan Agama Kemenag Kudus Menyatakan karena ada kontroversi isi dalam buku yang dinilai bermasalah, maka pihaknya berkoordinasi dengan dinas pendidkan terkait untuk penarikan buku terbitan kementria tersebut. “ada bebrapa kalimat sensitif dan menimbulkan pemahaman yang berbeda, sehingga perlu ditarik untuk ditinjau ulang” terangnya

Sudi berharap nantinya penerbit ataupun pigak sekolah lebih selektif terkait kontensa buku-buku yang didistribusikan. “jika ada materi yang dinilai bertentantangan dengan norma ataupun syraiat yang menimbulkan multiitafsir agar berkoordinasi dengan pihak kantor agama setempat” tutupnya@nsr