Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang Kandas

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menolak pengembangan bandara internasional Ahmad Yani Semarang karena dianggap tidak layak. Hal ini diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo usai rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Jl Pahlawan, Semarang, Rabu (12/3). Ganjar bertemu langsung dengan Dahlan Iskan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta saat hendak terbang ke Semarang.
"Memang dia ceritakan itu, maka saya segera mengundang semua pihak, dari TNI maupun PT Angkasa Pura. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan, red) untuk menunjukkan mana hitung-hitungan yang tidak sesuai itu," kata mantan wakil ketua Komisi II DPR.
Ganjar menyayangkan, masa perencanaan yang sudah lama, tetapi di ujungnya dikatakan tidak layak.
Pada kesempatan itu, gubernur sempat menanyakan proses pengembangan bandara yang tidak kunjung terealisasikan. Bahkan, peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa kali tertunda. Namun, begitu terkejutnya Ganjar saat mengetahui surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan lahan antara PT Angkasa Pura I dan Kodam IV Diponegoro yang belum diterima Kementerian BUMN.

"Tadi pagi saya tanya kenapa lama? Beliau menyampaikan belum mendapatkan surat itu, saya sangat terkejut juga. Masa, perencanaan yang sudah lama, kemudian di ujungnya dianggap tidak layak," ungkapnya.
Mengetahui hal itu, gubernur menduga ada yang keliru dalam perencanaan dan negosiasi terkait pengembangan bandara. Jika alasannya sekarang ini disebutkan tidak layak, hal itu dinilainya sudah terlambat.

Pihaknya menyayangkan apabila bandara Ahmad Yani tidak jadi dikembangkan. Semua pihak terkait pengembangan bandara akan segera dihubungi untuk mengetahui kejelasannya. Ia juga tidak tahu apakah ini karena tidak adanya kesepahaman nominal dalam PKS pemanfaatan lahan.
"Justru itu yang saya belum tahu, semestinya ini bisa dijelaskan. Kalau tidak sesuai ya semestinya ini disampaikan sejak awal," jelasnya.

Ganjar menegaskan telah bertemu dengan pihak Angkasa Pura, mereka pun menyatakan tidak siap. "Dalam hal ini, pemprov hanya ketempatan saja. Tanahnya milik TNI, sedangkan yang mau membangun Angkasa Pura. Saya sedih saja kalau diujungnya seperti itu, bahasa saya mereka gagal berembug," ujarnya.