Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Tengah Capai Rp1,3 Triliun
Kabar Jateng
21.15
0
Semarang,- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar piutang pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp1,3 triliun segera diselesaikan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng.
"DPPAD saya minta untuk menargetkan penyelesaian piutang itu, berani gak buat target setahun? Kalau berani maka luar biasa," katanya di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai upacara pengambilan sumpah atau janji jabatan dan pelantikan 26 pejabat pimpinan tertinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng.
Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng terkait dengan permintaan tambahan satu tenaga ahli pajak di DPPAD Jateng.
"Saya telah minta BPKP Jateng apakah ada yang bisa kita minta lagi, hal ini sedang kita negosiasikan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar mengharapkan DPPAD Jateng dapat menyelesaikan piutang pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat atau sesuai dengan target yang akan ditentukan.
"Kalau tidak bisa menyelesaikan piutang sesuai target maka insentifnya akan dikurangi karena sistem remunerasi inilah yang coba kita dorong," katanya.
Untuk menarik minat agar masyarakat bersedia membayar pajak kendaraan bermotor, kata Ganjar, maka pelayanan yang diberikan harus baik dan prima.
Kepala DPPAD Jateng Hendri Santoso yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa nilai piutang pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp1,3 triliun itu merupakan akumulasi penumpukan dari periode 2005 hingga 2014.
"Sebagai upaya penyelesaian piutang pajak kendaraan bermotor tersebut, kami akan melakukan penyisiran untuk mengetahui objek dan subjeknya masih ada atau tidak," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, DPPAD Jateng akan berkoordinasi dengan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian sebagai aparat penegak peraturan daerah. **antarajateng
"DPPAD saya minta untuk menargetkan penyelesaian piutang itu, berani gak buat target setahun? Kalau berani maka luar biasa," katanya di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai upacara pengambilan sumpah atau janji jabatan dan pelantikan 26 pejabat pimpinan tertinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng.
Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng terkait dengan permintaan tambahan satu tenaga ahli pajak di DPPAD Jateng.
"Saya telah minta BPKP Jateng apakah ada yang bisa kita minta lagi, hal ini sedang kita negosiasikan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar mengharapkan DPPAD Jateng dapat menyelesaikan piutang pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat atau sesuai dengan target yang akan ditentukan.
"Kalau tidak bisa menyelesaikan piutang sesuai target maka insentifnya akan dikurangi karena sistem remunerasi inilah yang coba kita dorong," katanya.
Untuk menarik minat agar masyarakat bersedia membayar pajak kendaraan bermotor, kata Ganjar, maka pelayanan yang diberikan harus baik dan prima.
Kepala DPPAD Jateng Hendri Santoso yang dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa nilai piutang pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp1,3 triliun itu merupakan akumulasi penumpukan dari periode 2005 hingga 2014.
"Sebagai upaya penyelesaian piutang pajak kendaraan bermotor tersebut, kami akan melakukan penyisiran untuk mengetahui objek dan subjeknya masih ada atau tidak," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, DPPAD Jateng akan berkoordinasi dengan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian sebagai aparat penegak peraturan daerah. **antarajateng
.jpg)
Tidak ada komentar