"Hentikan Polemik antara Eksekutif dan Legislatif Jawa Tengah"
Kabar Jateng
10.34
0
Semarang : Polemik antara eksekutif dan legislatif Jawa tengah beberapa bulan terakhir terkait politik anggaran kelihatannya belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, baik gubernur maupun DPRD masih sama-sama memperlihatkan kewenangannya secara kurang elegan, sehingga kekisruhan demi kekisruhan semakin meruncing. Jika yang terjadi seperti ini maka tidak menutup kemungkinan Kepercayaan rakyat akan semakin menurun.
Lebih mengherankan lagi, minggu-minggu terakhir ini polemik tersebut justru tidak terkait dengan isu-isu kerakyatan. Eksekutif dan legislatif saling sangkal dan bermanuver terkait kue-kue anggaran, mulai dari anggaran dinas, sampai anggaran sarana prasarana. Padahal Ini isu-isu yang tidak pro rakyat dan justru elitis dan sangat tendensius..!
Polemik yang terjadi sebaiknya segera diselesaikan dengan baik dan saling mengedepankan keterbukaan, sehingga semua dapat menjalankan kinerjanya secara harmonis demi rakyat Jawa Tengah. Masih banyak persoalan-persoalan di Jawa Tengah ini yang wajib menjadi fokus perhatian eksekutif dan legislatif Jawa Tengah. Misalnya saja persoalan buruh, persoalan petani dan persoalan nelayan yang sampai hari ini masih jauh dari harapan.
Jika setiap hari rakyat Jawa Tengah terus menerus disodorkan berita-berita perseteruan dan kekisruhan antara eksekutif dan legislatif Jawa Tengah, Gubernur dan DPRD, maka dikhawatirkan rakyat akan semakin JENUH DAN MARAH dengan eksekutif dan legislatif.
Untuk itu DPD – REPDEM Jawa Tengah berpandangan bahwa apa yang terjadi di Jawa Tengah adalah sebuah permasalahan serius dan mengharap untuk segera dihentikan, maksimal memasuki tahun baru 2015
semua harus dapat legowo dan tidak arogan, gubernur dapat menghormati tugas dan kewenangan DPRD, begitu juga sebaliknya, DPRD mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik, semua saling terbuka dan menunjukkan harmonisasi kinerja yang baik agar rakyat tidak menjadi korban dari kegaduhan-kegaduhan tersebut. Sehingga agenda2 pro rakyat segera terealisasi dengan baik di jawa tengah.
Lebih mengherankan lagi, minggu-minggu terakhir ini polemik tersebut justru tidak terkait dengan isu-isu kerakyatan. Eksekutif dan legislatif saling sangkal dan bermanuver terkait kue-kue anggaran, mulai dari anggaran dinas, sampai anggaran sarana prasarana. Padahal Ini isu-isu yang tidak pro rakyat dan justru elitis dan sangat tendensius..!
Polemik yang terjadi sebaiknya segera diselesaikan dengan baik dan saling mengedepankan keterbukaan, sehingga semua dapat menjalankan kinerjanya secara harmonis demi rakyat Jawa Tengah. Masih banyak persoalan-persoalan di Jawa Tengah ini yang wajib menjadi fokus perhatian eksekutif dan legislatif Jawa Tengah. Misalnya saja persoalan buruh, persoalan petani dan persoalan nelayan yang sampai hari ini masih jauh dari harapan.
Jika setiap hari rakyat Jawa Tengah terus menerus disodorkan berita-berita perseteruan dan kekisruhan antara eksekutif dan legislatif Jawa Tengah, Gubernur dan DPRD, maka dikhawatirkan rakyat akan semakin JENUH DAN MARAH dengan eksekutif dan legislatif.
Untuk itu DPD – REPDEM Jawa Tengah berpandangan bahwa apa yang terjadi di Jawa Tengah adalah sebuah permasalahan serius dan mengharap untuk segera dihentikan, maksimal memasuki tahun baru 2015
semua harus dapat legowo dan tidak arogan, gubernur dapat menghormati tugas dan kewenangan DPRD, begitu juga sebaliknya, DPRD mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik, semua saling terbuka dan menunjukkan harmonisasi kinerja yang baik agar rakyat tidak menjadi korban dari kegaduhan-kegaduhan tersebut. Sehingga agenda2 pro rakyat segera terealisasi dengan baik di jawa tengah.
**** Press Realease : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Jawa Tengah -----by : Muhammad Habib S. Sos.
.jpg)
Tidak ada komentar