Sidang Pengadilan Tipikor Bupati Karanganyar : Pengacara temukan 59 bukti hilang dalam dakwaan Rina

Semarang : Sidang kasus korupsi mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani dengan agenda pembacaan dakwaan, di gelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19/08). Dalam sidang itu, Kuasa Hukum Rina, Slamet Yuwono mengatakan sebanyak 59 barang bukti sengaja dihilangkan dalam dakwaan.

Menurut dia, ada sejumlah barang bukti yang dinilai sengaja dihilangkan di tengah proses pemeriksaan kliennya. "Bukti-bukti yang harusnya ada itu ternyata malah dihilangkan," katanya.

Seharusnya, dia melanjutkan, barang bukti berupa rekening yang didakwakan merugikan negara dimasukkan dalam pokok perkara. "Makanya, sidangnya akan ditunda seminggu lagi," ujarnya.

Kuasa hukum Rina lainnya, Muhammad Taufik, berharap majelis hakim ke depan harus berani mengeluarkan terobosan-terobosan dalam memproses persidangan dakwaan bagi kliennya.

"Salah satunya, harus berani memanggil dan memeriksa Kejagung. Sebab, ada 59 bukti yang sengaja dihilangkan dalam kasus ini," terang dia.

Dia menjelaskan, 59 barang bukti yang hilang itu mencakup 58 bukti dokumen transfer aliran dana KSU dan satu dokumen surat palsu. "Bukti yang menyebutkan surat itu palsu malah tidak dihadirkan dan langsung dilimpahkan ke pengadilan," kata dia.

Dokumen yang dihilangkan tersebut di antaranya bukti pinjaman aliran dana pihak ketiga senilai Rp 50 juta, kemudian bukti dana operasional bagi anggota Dewan Partai Demokrat Kurniawan senilai Rp 5 juta dan Rp 28 juta.

Jaksa Penuntut Umum, Sugeng Riyanta, mengatakan Rina Iriani didakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek GLA saat menjadi Bupati Karanganyar periode 2008-2013 lalu. Terdakwa terbukti menghibahkan, mentransfer dan memperkaya diri sendiri selama membangun perumahan subsidi GLA.

Ketua Majelis Hakim Tipikor Semarang, Dwiarso Budi Santiarto, menyebutkan, dengan melihat hal tersebut terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ***merdeka.com