Kabar Jateng: Politik

Politik

Semarang, Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah melanjutkan persiapan pemilihan kepala daerah di 16 kabupaten dan kota di provinsi setempat sambil menunggu pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada oleh DPR RI.

"Persiapan yang dilakukan ini bersifat antisipatif meliputi penyusunan regulasi dan rencana-rencana tahapan serta pembiayaan program agar kalau perppu disetujui kami sudah siap," kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo di Semarang, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya di Jateng ada 17 daerah yang masa akhir jabatan kepala daerahnya berakhir 2015 tapi Bupati Pemalang akan memasuki purna tugas pada akhir 2015 sehingga pelaksanaan pilkada baru dilakukan 2016.

Ke-16 daerah di Jateng yang akan melaksanakan pilkada pada 2015 itu adalah Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Blora.

Menurut dia, anggaran pilkada yang sudah dialokasikan oleh masing-masing pemerintah daerah setempat juga tidak dihapus, namun penggunaannya menunggu petunjuk teknis dari KPU Republik Indonesia.

"Pilkada 2015 sebagian besar anggaran masih harus ditanggung APBD dan baru akan 'diback up' dengan APBN pada 2016, tapi semua masih menunggu perkembangan dari pusat," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri itu. **ant

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)

Kabarjateng.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal dalam menyusun kabinet yang ramping dan tidak tumpang tindih. Penilaian tersebut mengacu pada postur kabinet Jokowi yang berjumlah 34 kementerian, dengan 16 menteri akan berasal dari partai politik.

"Janji Jokowi untuk merampingkan kabinet atau restrukturisasi postur kabinet dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang diharapkan menghindarkan tumpang tindih kewenangan kementerian, akhirnya gagal. Jokowi hanya berhasil di tingkat wacana, tetapi praktiknya nol besar," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepadaKompas.com, Selasa (16/9/2014) siang.

Kegagalan ini, kata Pangi, tak bisa dilepaskan dari orang-orang yang ada di sekitar Jokowi. Dia mencurigai, elite parpol pendukung hingga wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mempunyai kepentingan terhadap jatah kursi menteri untuk parpol.

"Kita sama-sama tahu, JK dari awal kan enggak menginginkan restrukturisasi postur kabinet. Padahal, publik sudah berharap Jokowi mampu melakukan lompatan yang dahsyat dibandingkan dengan kabinet sebelumnya," ujar peneliti Nusantara Institute ini.

"Saya sendiri sudah berharap gebrakan dan sepak terjang Jokowi merampingkan kabinet sampai 27 kementerian. Namun, wacana itu dinodai oleh kepentingan elite itu sendiri," tambahnya.

Pangi berharap, janji Jokowi yang mewajibkan anggota parpol melepas jabatannya benar-benar dapat diterapkan. Dengan melepaskan jabatan struktural, Pangi meyakini, setidaknya kinerja anggota parpol akan lebih maksimal.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain secara rinci. Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Adapun nama-nama kementerian akan diumumkan lain waktu.

Sumber: Tribunnews.com

Puan Maharani

Semarang- Sebagai partai pemenang Pemilu PDIP belum putuskan nama bakal calon Ketua DPRD Jawa Tengah periode 2014- 2019. Muncul beberapa nama seperti Rukma Setyabudi yang juga mantan ketua DPRD Jatteng periode lalu, namun menurut Sekjen DPP PDIP Puan Maharani partainya belum menentukan sama sekali nama bakal calon yang akan diusungnya.

"Nanti pada waktunya kita akan umumkan siapa yang akan menjadi ketua DPRD jateng, nanti secepatnya kita umumkan melalui DPD, " terangnya saat ditemui seusai pelatihan kader Indonesia Hebat PDIP, di Gumaya hotel Semarang, Jumat (5/9/14).

Sementara itu pernyataan Rukma yang disangka menolak Gratifikasi KPK, dia mejelaskan jika maksud pernyataannya bukanlah penolakan.

"Saya ngomong bahwa kita berterima kasih kepada pak Gubernur, kita sebenarnya sudah pernah melakukan kerjasama dengan KPK dan BPK, hanya saja saya bilang sama pak Gubernur kita sudah punya tupoksi masing-masing, kita realisasikan dulu program- program yang ada. dan untuk DPRD yang baru pun kita sudah jadwalkan semua itu, jadi bukan maksud saya menolak." terangnya. @sigit

Pati : Sekitar tiga ribu orang yang tergabung di Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan industri penambangan oleh PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) selaku anak perusahaan PT Indocement pada Rabu (03/09/2014) di depan Hotel Pati, Jawa Tengah.

Warga yang datang menggunakan sepeda motor dan sekitar 80 mobil truk itu memulai . aksi pukul 10.00 WIB, dengan aksi teatrikal dan orasi.

Bambang Sutikno dari JMMPK Pati kepada mengatakan, aksi sebagai bentuk penolakan warga terhadap rencana pendirian pabrik semen PT SMS di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi dilakukan bertepatan dengan sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkunagn (AMDAL) dari PT SMS di Hotel Pati.

“Kami membaca dan menganalisis dokumen ANDAL dan menurut kami tidak beres. Mulai dari proses sosialisasinya kepada warga yang banyak kebohongan,” kata Bambang Sutikno yang juga warga Desa Wukirsari, Kec. Tambakromo, Pati .

Ia menambahkan, hadirnya tambang semen akan berdampak pada air bagi kebutuhan warga sehari-hari, air untuk hewan ternak dan lahan pertanian. Selain itu, dampak sosial masyarakat yang terpecah-pecah antara kubu pro tambang dan kontra tambang juga menjadi masalah yang muncul karena adanya rencana pertambangan.

“Seharusnya AMDAL dibatalkan, karena dalam dokumen AMDAL jelas bahwa 67 persen warga menolak pabrik semen, 20 persen setuju dan 13 persen tidak menentukan sikapnya,” tambah Bambang Sutikno.

Berdasarkan data rilis dari JMPPK dipaparkan, bahwa petani Pati Selatan terus diusik oleh ekspansi kapital penambangan industri semen. Setelah PT. Semen Gresik gagal menjalankan rencana di Kecamatan Sukolilo dan Kayen, kini PT Indocement berencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Kayen dan Tambakromo. Pembangunan yang ditaksir membutuhkan dana sekitar tujuh trilyun rupiah ini, memunculkan konflik antar kelompok masyarakat.

“Untuk konteks Jawa Tengah, ini jelas memperpanjang daftar konflik industri tambang di provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nusantara ini,” kata Gunretno dari JMPPK.

Gunretno menambahkan, jika tambang semen tetap berlanjut maka empat desa akan terdampak langsung dari dua kecamatan. Dan juga ada tujuh desa lain yang terdampak dari hadirnya pabrik semen. Dalam proses konsultasi, penelitian dan hak teknis di lapangan banyak ditolak warga. Jumlah lapangan pekerjaan baru yang ditawarkan tidak sebanding dengan hilangnya mata pencaharian yang sudah ada selama ini.

Berdasarkan kajian demografi, usia produktif di Kecamatan Kayen dan Tambakromo berjumlah 20.677 jiwa, sementara lapangan pekerjaan yang dijanjikan hanya untuk sekitar 600 orang (0,2 persen).

Data temuan lapangan dari JMPPK bahwa fakta lapangan menunjukan adanya sistem sungai bawah tanah di dalam bakal lokasi tambang sebagai penanda bahwa kawasan tersebut sebagai penanda bahwa kawasan tersebut adalah kawasan karst.

Selain itu, tata air yang berada di batas kawasan karst merupakan mata air yang sangat penting bagi kelangsungan hidup warga setempat dan pertanian. Sehingga perlu dilakukan survei hidrologi bahwa tanah untuk mengetahui lebih rinci hubungan antar wilayah resapan air dan mata air yang disuplai.

“Pertambangan oleh PT SMS akan berdampak pada rusaknya tata air karst,” kata Eko Teguh Paripurno, dosen Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Beteran Yogyakarta .

Ia menambahkan, fenomena karst kita merupakan di bagian karst kendeng secara morfologi eksokars, indokars serta sistem sungai bawah tanah telah terbentuk. Tersusun atas formasi bulu, dengan penyusun batuan batugamping masif berumur miosen tengah – miosen atas. Struktur lipatan sinklinal utara – selatan dan patahan timur – barat. Terdiri dari Goaa runtuhan dan Goa pelarutan. Gua horisontal mengikuti pola perlapisan, dengan arah gua mengikuti struktur batuan.

Dalam kajian kajian oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), dengan dukungan Acintyacunyata Speleological Club (ASC) dan Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa di kawasan karst Pegunungan Kendeng ada jejak kars dalam bentuk ponor, gua dan mata air.

Perusakan ekosistem ini memicu risiko bencana ekologis banjir dan kekeringan bagi kawasan tersebut.Terdapat 33 mata air di wilayah Grobogan, 79 mata air di wilayah Sukolilo Pati dengan debit relatif konstan. Dan menjadi sumber air bagi 8000 kepala keluarga dan lebih dari 4000 hektar sawah di Sukolilo.

“Selain itu bisa juga menjadi sumber energi alternatif mikrohidro di Sukolilo,” kata Eko Teguh.

Keputusan Menteri ESDM Di Pertanyakan

Pada tahun 2005 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengeluarkan keputusan tentang penetapan kawasan karst Sukolilo bernomor 0398 K/40/MEM/2005. Kemudian tahun 2014 mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 2641 K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo. Ada perubahan luasan dan garis batas kawasan karst di dua ketetapan tersebut.

Dalam surat masukan masyarakat terhadap dokumen ANDAL pendirian pabrik semen PT. SMS di Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo dipaparkan, dari dua ketetapan tersebut ternyata tidak memasukkan sebuah kawasan yang seharusnya juga menjadi kawasan karst.

Pada Kepmen ESDM No. 0398/K/40/MEM/2005 luas kawasan karst Sukolilo seluas 118,02 kilometer persegi. Namun pada perubahan SK Menteri ESDM RI Nomor 2641 K/40/MEM/2014 berubah menjadi 71,80 kilometer persegi. Selisih 46,22 kilometer persegi dengan penetapan kawasan sebelumnya

Gunretno dari JMPPK menjelaskan bahwa kawasan yang tidak dimasukkan ini, memiliki batuan penyusun yang sama dengan kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan karst Sukolilo. Bahkan kawasan inipun memiliki ciri-ciri sebagaimana sebuah kawasan karst seperti yang tertera pada dua keputusan menteri tersebut. Posisinya pun tidak terpisah dengan kawasan yang sudah ditetapkan.

“Kebetulan atau bukan, bahwa kawasan ini yang akan menjadi lokasi tambang batugamping PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS),” katanya.

“Mendesak dilakukannya koreksi terhadap keputusan menteri ESDM Nomor 2641 K/40/ MEM/2014 yang berkaitan dengan batas KBAK dan koreksi terhadap unsur penilaian kawasan karst. Selain itu perlu juga menghitung volume air hujan yang berpotensi menjadi banjir apabila lapisan batu gamping ditambang,” ujar Gunretno. ***mongabay.co.id

Semarang, : Polrestabes Semarang tidak memberikan penjagaan khusus terhadap SPBU yang tersebar di berbagai titik di Ibu Kota Jawa Tengah itu, menyusul kekosongan stok dan antrean panjang kendaraan yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir.

"Kami pantau terus kondisi SPBU-SPBU ini," kata Kepala Polrestabes Semarang Komisaris Besar Djihartono di Semarang, kemarin.

Ia menjelaskan personel telah disebar untuk memantau kondisi SPBU sejak adanya keputusan pembatasan kuota kemarin.

Ia mengatakan tidak ditemui antrean yang cukup parah atau kekosongan stok bahan bakar bersubsidi yang cukup lama.

"Yang sempat kosong kemarin langsung diisi oleh Pertamina," katanya.

Selain itu, kata dia, Pertamina juga sudah menjamin persediaan BBM bersubsidi untuk wilayah itu dalam jumlah yang relatif cukup.

Berkaitan dengan kemungkinan terjadi penimbunan BBM, ia mengingatkan berbagai pihak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

"Menimbun masuk pelanggaran pidana, tentu akan kami tindak," katanya.**ant

Semarang : Aksi dorong mendorong antara ratusan massa dan aparat kepolisian terjadi saat massa pengunjuk rasa dari berbagai elemen pendukung Capres Prabowo-Hatta ingin menduduki kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, di Jalan Veteran Semarang, Jumat (08/08) kemarin.

Massa pengunjuk rasa yang mengenakan topeng tersebut berusaha memasuki halaman kantor KPU Jawa Tengah. Namun petugas kepolisian yang berjaga di depan gerbang kantor KPU menahannya, sehingga terjadilah adu fisik.

Koordinasi Aksi, Asharudin mengatakan pihaknya datang ke kantor KPU Jateng hanya ingin mendirikan tenda keadilan untuk mengawal hasil Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami hanya ingin masuk dan mendirikan tenda keadilan untuk mengawal hasil MK," ujarnya.

Massa peserta aksi tersebut sebelumnya berjalan kaki dari kantor DPD Partai Golkar Jawa Tengah menuju kantor KPU Jateng sambil membawa bendera dan poster-poster bertuliskan 'Pemilu Curang! Kemunduran Demokrasi'.

Mereka juga berorasi mendesak MK supaya adil dalam sengketa Pilpres yang masih dalam masa persidangan. Karena menurutnya proses Pilpres 2014 banyak kecurangan.

"Makanya kami semua tidak terima dengan hasil Pilpres 2014," katanya.

Namun setelah diadakan audensi dari pihak KPU Jateng, petugas kepolisian, dan perwakilan dari pengunjuk rasa, maka merekapun diijinkan masuk di halaman kantor KPU Jateng, walaupun akhirnya harus kecewa karena tidak diijinkannya mendirikan tenda keadilan di halaman kantor KPU Jateng.@Ning.

Semarang : KPU Jawa Tengah menolak keras tuntutan massa pendukung Prabowo Hatta Jawa Tengah agar KPU Jawa Tengah mengirim tuntutan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Jawa Tengah menilai sesuai undang-undang pihaknya tidak bisa mencampuri urusan konflik politik terkait tuntutan massa.

Penolakan itu disampaikan oleh Komisaris KPU Jateng Wahyu Setiawan saat didesak oleh 12 perwakilan masa Aksi yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menggugat (Geram).


Ilustrasi

"Secara profesional kami sesuai undang-undang tidak mau mencampuri urusan konflik politik. Sehingga untuk mengirim faksimile ke MK kami tidak bisa melakukannya," ujar Wahyu.

Seperti diketahui, ratusan massa relawan Prabowo Hatta yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) berunjukrasa memblokir akses jalan ke KPU Jateng di Jalan Veteran Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu. Dalam audiensi dengan KPU, Perwakilan massa meminta KPu Jawa Tengah meminta mengirim faksimile terkait tuntutan aksinya ke KPU Pusat, dan bahkan mendesak KPU Jateng untuk mengirimkan tuntutan mereka kami ke MK.

Wahyu Setiawan menjelaskan, KPU Jawa Tengah tidak bisa mencampuri urusan konflik politik dengan mengirim faksimile tuntutan pendukung Prabowo ke MK. Namun demikian, untuk koordinasi dengan KPU pusat soal tuntutan itu sudah menjadi kewajiban dan tugasnya.

Menurut dia penolakan itu sebagai wujud pelaksanaan tugas yang sesuai dengan aturan KPU Jateng, yakni tidak boleh terlibat dalam konflik politik antara capres yang telah melalui pemilihan. "Kami tidak ingin terkesan tidak netral dengan mengirimkan faksimile ke MK. Sehingga ada kesan kami terlibat dalam konflik politik. Dan itu adalah sesuai dengan aturan," terangnya. @nsr

Semarang : Ratusan massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jawa tengah melakukan aksi unjuk rasa di Kantor KPU Jawa Tengah, Jl. Veteran Semarang, Rabu (6/8/2014). Aksi ini dilakukan bertepatan dengan sidang perdana gugatan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi. Aksi unjuk rasa yang digelar serentak di Kab/Kota seluruh Indonesia ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja KPU dalam proses Pipres 2014

Koordinator Aksi, Johan Untung menyatakan aksi tersebut diikuti massa relawan Prabowo-hatta dan menyatakan diri protes terhadap pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang penuh dengan kecurangan dan jauh dari asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil.

Menurutnya, tahapan Pemilu Presiden 2014 belum selesai, meskipun KPU telah melakukan rekapitulasi secara nasional dan menetapkan pemenang. Dan pada hari ini merupakan siding perdana Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi . “Harapannya MK bisa bertindak adil dan bijak untuk memutuskan perkara sengketa Pilpres yang penuh kecurangan secara sistematis yang dibanguhn kelompok politik tertentu” terangya

Hal lain ada banyak indikasi kecurangan dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu Presiden 2014. “salah satunya kinerja KPU yang secara sepihak membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan tanpa melalui keputusan MK.Indikasi lainnya adalah adanya dugaan penggelembungan daftar pemilih tetap, dugaan politik uang dan dugaan mobilisasi massa ke TPS tanpa disertai formulir A5” lanjutnya

Usai berorasi, massa akhirnya membubabarkan diri dengan tertib. Puluhan petugas dari Dalmas Polrestabes Semarang menjaga ketat kantor KPU baik di dalam gedung maupun di Luar Gedung.

Seperti diketahui, Prabowo - Hatta menolak hasil rekapitulasi suara nasional yang diumumkan KPU di pilpres 2014. Mereka menganggap penyelenggaraan pilpres tersebut penuh dengan kecurangan. Selain menolak rekapitulasi suara nasional, Prabowo-Hatta juga menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Rabu ini, MK akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilah Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 dengan agenda pemeriksaan perkara, pada Rabu 6 Agustus 2014.

Sidang akan dipimpin Ketua MK, Hamdan Zoelva, didampingi hakim konstitusi, Arief Hidayat, Wahiduddin Adam, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadil Sumadi dan Aswanto @nsr