Kabar Jateng: Parlemen

Parlemen

JAKARTA – Kekacauan mekanisme seleksi CPNS di sejumlah kementerian secara online oleh Panselnas CPNS 2014 dikeluhkan ratusan ribu pendaftar. Sebagian pelamar yang tidak puas dengan tanggapan panitia, mengadukan kasus mereka ke DPR RI.

“Kami menerima aduan baik langsung maupun telepon dan sms sampai ribuan,” kata anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso di Gedung Senayan, Selasa (23/9) kemarin. Imam Suroso mengaku sebagian pelamar bahkan sampai ada yang menangis saat mengadukan kasusnya.

Diungkapkan, sebagian besar kasus yang diadukan yakni terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK). Banyak pelamar yang ditolak NIK nya oleh sistem, padahal data yang dimasukkan sudah benar. Selain itu, keluhan lain yang masuk terkait ketentuan yang mensyaratkan pelamar hanya dapat satu kali mendaftar di satu kementerian.

“Saya minta IT yang kacau ini dibenahi dan keluhan pendaftar segera direspon,” tegas politisi PDIP yang akrab disapa Mbah Roso itu. Jika masalah NIK ini tidak segera diatasi hingga klir, dipastikan terdapat ratusan ribu pelamar akan gagal karena kesalahan panitia. Mbah Roso meminta hal ini tidak sampai terjadi. Selain itu, soal aturan satu pelamar hanya satu kali mendaftar juga dinilai mengada-ada.

“Kalau pertimbangannya subyektif menurut pandangan panitia, kedepan aturan ini harus dievaluasi lagi,” tegasnya.

Sementara, salah seorang pendaftar asal Jakarta Agustin menjelaskan, 16 September 2014 lalu dia mengakses situs www.panselnas.menpan.go.id untuk mendaftar. Namun, saat login atau masuk dalam sistem rekrutmen selalu gagal karena NIK miliknya yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) ternyata tidak bisa digunakan.

"Saya sudah memasukkan data sesuai KTP di formulir registrasinya, tapi balasan yang saya terima data pribadi saya dinyatakan tidak sesuai dengan NIK," kata Agustin yang melamar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi dosen.

Kasus hampir serupa dialami Rina Hidayati asal Sragen, Jawa Tengah. Saat mencoba mendaftar untuk menjadi PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata NIK miliknya sudah terdaftar sebagai pelamar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kalau dinyatakan sudah mendaftar, anehnya kenapa saya tidak bisa mengakses data saya sendiri," ucapnya. Dia curiga datanya dikacaukan oleh seseorang atau sudah digunakan oleh orang lain untuk mendaftar.

Sejak dibuka secara online 24 Agustus lalu, seleksi CPNS di sejumlah kementerian mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Sedikitnya, 1,6 juta pendaftar telah mengajukan surat lamaran yang dikirimkan melalui i-mel. Namun, sayangnya transparansi yang diterapkan Kemenpan dalam seleksi CPNS 2014 ini tidak didukung oleh kesiapan sistem IT yang digunakan. Sedikitnya 160 ribu pelamar mengadukan kesulitan saat mendaftar. Sebagian besar mengadu terkait sistem input pendaftaran termasuk soal-soal.@nsr

Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak menghadiri acara debat terbuka antara Gubernur dan sejumlah anggota DPRD Jateng dengan tema "Satu Tahun Kepemimpinan Ganjar Pranowo".

"Tugas anggota dewan menghadiri rapat paripurna DPRD," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo singkat sambil berjalan menuju gedung DPRD Jateng untuk menghadiri rapat paripurna di Semarang, Senin.

Sebelumnya Ganjar terlihat melambaikan tangan saat berjalan melewati tempat diselenggarakan acara debat terbuka yang dihadiri oleh anggota DPRD Jateng Joko Haryanto (Komisi A), Sasmito (Komisi D), Hadi Santoso (Komisi D), Alfasadun (Komisi C), dan pengamat politik Budi Setyono.

Ketua panitia debat terbuka, Budiono Isman, mengatakan bahwa acara yang sebelumnya dijadwalkan dapat dihadiri Ganjar Pranowo terpaksa diubah menjadi diskusi mengkritisi satu tahun pemerintahan Gubernur Jateng.

"Debat terbuka tidak bisa dilaksanakan karena Pak Gubernur lebih memilih menghadiri rapat paripurna sehingga acara debat diganti menjadi diskusi bersama," ujarnya.

Pada diskusi tersebut, Joko Haryanto menilai bahwa lelang jabatan yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hanya pembentukan opini dan pencitraan sehingga hasilnya tidak lebih baik.

"Lelang jabatan, baik itu untuk posisi Dirut Bank Jateng dan Sekda Jateng merupakan salah satu cara memasukkan orang-orang dekat Ganjar Pranowo, masak orang sudah bekerja di Kemendagri malah ingin pindah ke Pemprov Jateng," kata politisi Partai Demokrat itu.

Anggota Komisi D Sasmito berpendapat, tahun infrastruktur yang dicanangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum berjalan.

"Tahun infrastruktur belum berjalan, kami melihat kondisi jalan di lapangan masih banyak jalan tingkat provinsi yang rusak dan belum diperbaiki," ujar politisi Partai Golkar itu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan Alfasadun juga menilai hal serupa yakni tahun infrastruktur berjalan biasa-biasa saja.

"Jadi ya tidak salah jika bahwa pihak yang menilai Gubernur Jateng itu hanya wacana saja," katanya.

Sumber: Antara Jateng

Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah anggaran belanja daerah sebesar Rp1,8 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P)2014 sehingga total menjadi Rp15,8 triliun.

"Perubahan anggaran belanja daerah ini memiliki makna yang sangat penting untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan ke depan," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Heru usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda penetapan keputusan DPRD Jateng tentang persetujuan rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD tahun anggaran 2014.

Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah Pemprov Jateng yang sebelumnya hanya Rp13,7 triliun juga naik menjadi Rp14,1 triliun setelah mengalami penambahan Rp450,8 miliar.

"Terdapat defisit sebesar Rp1,6 triliun karena anggaran belanja daerah setelah perubahan lebih besar dari pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2014, namun jumlah tersebut sudah ditutup dengan sisa lebih penggunaan anggaran dari 2013," ujar mantan Bupati Purbalingga itu.

Menurut dia, secara umum anggaran perubahan pada APBD Murni 2014 tidak terlalu besar karena hanya penyesuaian-penyesuaian dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

"Setelah ditetapkan serta dilaksanakan, APBD perlu dievaluasi dalam satu semester, dan prioritasnya masih mengamankan kebijakan-kebijakan yang disepakati sebelumnya, tahun ini tetap merupakan tahun infrastruktur," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono menambahkan total anggaran untuk infrastruktur dari APBD Perubahan 2014 sebesar Rp1,2 triliun. "Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang," ujarnya.

Sri mengharapkan jajaran legislatif dapat mendukung politik anggaran yang dititikberatkan pada sektor yang menjadi prioritas pembangunan di Jateng. "Perubahan APBD Jateng 2014 dapat mendorong percepatan terlaksananya berbagai prioritas kegiatan karena dalam empat bulan ke depan masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun Jateng," katanya. ***ant

Puluhan massa Serikat Rakyat Berjuang berunjuk rasa saat pelantikan Anggota DPRD kota Semarang periode 2014-2019 Kamis (14/8/14). Masa terdiri dari berbagai lembaga, yakni, KAMMI, HMI, PMII, LMND, PRD, Pattiro, KP2KKN Jawa Tengah, dan LRC KJHAM. Mereka menuntut agar anggota DPRD yang baru terpilih berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dan anggota DPRD juga harus menampung aspirasi rakyat dalam memperjuangkan APBD tingkat II yang pro terhadap rakyat miskin, selain menunjukan transparasi dan akuntabilitas kinerja kedewanan dengan mempublish absensi dan kegiatan dewan.

Menurut koordinator aksi, John Arie Nugroho, proses pemilu legislatif 2014 banyak terindikasi praktek money politic. Itu menimbulkan kegelisahan bahwa 50 anggota legislatif yang baru terpilih kinerjanya akan lebih buruk daripada DPRD periode sebelumnya.

"Kota Semarang memiliki pengalaman buruk terkait dengan kinerja wakil rakyat, sebagai contoh peristiwa tangkap tangan kasus suap antara Sekda dengan anggota DPRD di tahun 2014. Kasus itu akhirnya menyeret Walikota Semarang yang masuk dalam tahanan," tandasnya.

Massa juga membawa simbol berbentuk Tugu Muda Semarang yang diserahkan kepada perwakilan DPRD Kota Semarang, wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang terpilih kembali menjabat anggota DPRD menerima tanda simbolis tersebut, dan sekaligus menyampaikan janji kinerja dewan akan lebih baik dengan merubah pola buruk yang dianggap masyarakat, baik perilaku, sikap dan aspirasi pro rakyat.

"Kami berjani akan sebaik-baiknya menerima amanat rakyat sebagai reseprentasi wakil rakyat. Bila ada kekeliruan kami siap menerima peringatan dalam bentuk apapun. Pintu kami terbuka, dimana pun, kapan pun dan di warung kopi pun," terangnya. @git

Berikut ke 50 Anggota DPRD kota Semarang Periode 2014-2019
Dapil I, 7 kursi
PKS: Ir Johan Rifai
PDIP: Joko Susilo, HM Rukiyanto
Golkar: Erry Sadewo
Gerindra: Dr Wilujeng Riningrum
Demokrat: Lazer Narendra
Pan: Sovan Haslim Pradana

Dapil II, 9 Kursi
Nasdem: H Windu Basuki
PKB: Syahrul Qirom
PKS: H Ari Purbowo
PDIP: Trifena Weyaten, Supriyadi, Dwi Wahyu Diyanto
Golkar: Nabila
Gerindra: Joko Santoso
Demokrat: Swasti Aswaganti

Dapil III, 11 kursi
PKB : Sodri
PKS: Imam Mardjuki
PDIP: Hanik Khoiru Solikah, Dyah Ratna Harimurti, Meidiana Koswara
Golkar: Wisnu Pudjonggo
Gerindra: Nunung Sriyanto, Muhammad Chafid
Demokrat: Sugi Haryanto
PAN: Adiarto Suryo Kusumo
PPP: Hasan Basri

Dapil IV, 7 kursi
PKB: H M Rohaini
PKS: Agung Budi Margono
PDIP: Dibyo Sutiman, Fajar Rinawan Sitorus
Golkar: Agung Priyambodo
Gerindra: Suharto Masri
Demokrat: Danur Rispriyanto

Dapil V, 9 Kursi
PKB: Unna Aliana
PKS: Agus Riyanto Slamet
PDIP: Nungki Sundari, Vdjoko Riyanto, Sugihartini
Golkar: Anang Budi Utomo
Gerindra: Hermawan Sulis Susnarko
Demokrat: Suciati
PAN: Umi Surotud Diniyah

Dapil VI, 7 kursi
PKS: Suharsono
PDIP: Kadarlusman, R.Yuwanto
Gerindra: Mualim
Demokrat: Wiwin Subiyono
PAN: Wachid Nurmiyanto
PPP: Syafi’i

DPRD Provinsi Jateng

SEMARANG - Ketua Baleg DPRD Kota Semarang, Imam Mardjuki mengatakan pembahasan RAPBD Perubahan 2014 mundur dari target semula. Sebelumnya, ia menargetkan pembahasan akan selesai pada Juli. Ternyata tidak memenuhi target.

"Memang mundur, tapi yang bahas masih kami kok," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, Selasa (22/7/2014).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sudah membahas KUA PPAS Perubahan 2014. Perkiraannya APBD Perubahan akan selesai pada 12 Agustus mendatang. Atau sehari sebelum pelepasan jabatan anggota dewan lama.

Baginya hal itu tidak masalah karena yang membahas masih anggota dewan lama. Jika yang membahas adalah anggota dewan baru, dikhawatirkan tidak mengerti pola anggaran Apbd 2014 lalu. (*)

Sumber : Tribun Jateng (http://jateng.tribunnews.com/2014/07/22/pembahasan-rapbd-perubahan-selesai-sebelum-dewan-lama-lengser )

Semarang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah merekomendasikan rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden 2014 di 23 desa di provinsi setempat karena petugas panitia pemungutan suara melakukan rekapitulasi tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Alasan kami merekomendasikan rekapitulasi ulang adalah petugas PPS di puluhan desa tersebut mendahului tahapan pemilu presiden dengan melakukan rekapitulasi sebelum waktunya," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo di Semarang, Jumat petang.

Hal tersebut disampaikan Teguh di sela-sela pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah di Semarang.

Ia menjelaskan bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemilu Presiden diatur mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden termasuk waktu rekapitulasi."Petugas PPS di 23 desa melakukan rekapitulasi pada 9 Juli 2014, padahal seharusnya rekapitulasi dilaksanakan pada 10-12 Juli 2014 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," ujarnya.

Menurut dia, 23 desa di Jateng yang direkomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang itu adalah Desa Suruh Kalang, Kabupaten Karanganyar, Desa Mrisen, Kabupaten Demak, Desa Suco dan Desa Tremes, Kabupaten Wonogiri, serta 19 desa di Kabupaten Kendal.

Ia mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 ada dua hal yang diawasi oleh Bawaslu Jateng yakni terkait dengan hasil dan prosesnya."Kalau mengenai hasil tidak ada masalah di semua tingkatan, tapi yang terkait dengan proses itu ada beberapa masukan sehingga kami tindaklanjuti," katanya.

Teguh menegaskan bahwa semua permasalahan Pemilu Presiden di Jateng harus diselesaikan di tingkat KPU Jateng dan tidak dibawa ke tingkat nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga mengatakan bahwa Bawaslu Jateng memerintahkan panwaslu Kabupaten Purworejo untuk memeriksa klarifikasi KPU setempat karena menyajikan dokumen DB yang berbeda dengan yang diberikan pada saksi dan panwaskab. "Kecurigaan muncul, KPU Purworejo melakukan perubahan terhadap berita acara hasil rekapitulasi dan sertifikat penghitungan suara sehingga bisa dikategorikan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik atau pidana," ujarnya. @nsr-ant

Semarang - Tujuh pendaftar seleksi terbuka jabatan pegawai negeri sipil eselon I untuk jabatan Sekretaris Daerah Jawa Tengah yang lolos seleksi tahap akhir diajukan ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo oleh tim panitia seleksi.

"Setelah melakukan wawancara terhadap 15 pendaftar yang lolos uji kompetensi pada hari ini mulai pukul 08.30--16.30 WIB, akhirnya tim pansel memilih tujuh calon dan diajukan ke Gubernur Jateng untuk dipilih sebelum diserahkan ke Menteri Dalam Negeri," kata Ketua Tim Pansel Jabatan Sekda Jateng Profesor Sudharto P. Hadi di Semarang, Jumat malam.

Hal tersebut disampaikan Sudharto bersama anggota tim pansel usai menyerahkan nama ketujuh calok Sekda Jateng yang lolos seleksi tahap akhir kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di rumah dinas gubernur.

Ketujuh calon Sekda Jateng itu adalah Sugeng Hariyono (Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan, Balitbang, Kementerian Dalam Negeri), Arief Irwanto (Kepala Satpol Pamong Praja).

Kemudian, Ihwan Sudrajat (staf ahli Gubernur Jateng), Sri Puryono (Pelaksana Tugas Sekda Jateng), Yuni Astuti (Kepala BPMD), Sudjarwanto Dwiatmoko (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM), dan Herru Setiadhie (Kepala Bappeda).

Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya hanya enam calon yang diminta oleh Gubernur Jateng tapi karena ada dua calon yang sama-sama dinilai bagus sehingga diajukan tujuh calon Sekda Jateng untuk dipilih tiga diantaranya.

"Komposisi tujuh calon yang kami ajukan ke gubernur adalah enam orang dari internal Pemprov Jateng dan seorang dari eksternal atau pemerintah pusat," ujar pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang itu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan bahwa tujuh calon Sekda Jateng yang diajukan oleh tim pansel ini telah melalui serangkaian seleksi dan dinyatakan lolos.

"Saya selanjutnya akan mewancarai secara mendalam terhadap tujuh calon tersebut pada minggu depan dan mengumpulkan catatan karir serta rekam jejak dari yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Setelah melakukan wawancara terhadap tujuh calon Sekda Jateng itu, Ganjar akan memilih tiga calon dan mengajukannya ke Menteri Dalam Negeri.

"Saya akan pilih tiga calon untuk diajukan ke Mendagri, mudah-mudahan yang terbaik," ujarnya.

Sumber Antara Jateng ( http://www.antarajateng.com/detail/tujuh-calon-sekda-jateng-diajukan-ke-gubernur.html )