Pembebasan Lahan PLTU Batang Masih Tinggal 7 Ha

Semarang- Proses pembebasan lahan pada proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tinggal tujuh hektare dari luas lahan sebelumnya yang belum dibebaskan yakni 13 hektare milik warga setempat.

"Pembebasan lahan PLTU Batang mengalami kemajuan yang signifikan dan sekarang menyisakan tujuh hektare lahan yang belum dibebaskan," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng Teguh Dwi Paryono di Semarang, Senin.

Terkait dengan sisa pembebasan lahan tersebut, Teguh mengaku optimistis proyek pembangunan PLTU Batang dapat tetap berjalan.

"Mudah-mudahan lahan yang terkena proyek pembangunan proyek PLTU Batang dapat dibebaskan pada akhir tahun ini," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa Perusahaan Listrik Negara hingga saat ini juga tetap berupaya membangun PLTU sebagai antisipasi jika pembangunan PLTU Batang gagal dilaksanakan.

"Saya belum mengetahui lokasi pembangunan dan tahapannya terkait PLTU tersebut, namun yang jelas menggunakan dana dari PLN sendiri," katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku masih mengkaji penawaran Bupati Kendal Widyah Kandi Susanti terkait dengan lokasi pembangunan PLTU di wilayah Kabupaten Kendal jika pembangunan PLTU Batang gagal direalisasikan.

Ia menjelaskan bahwa selain masih perlu kajian dan rekayasa teknologi karena ada sisi positif serta negatifnya, penawaran Bupati Kendal atas lokasi pengganti pembangunan PLTU itu juga perlu persetujuan dari investor.

"Apakah investornya mau atau tidak, saya tidak tahu tapi rencananya pembangunan PLTU akan dilakukan di daerah pantai utara Jateng dan dekat dengan pelabuhan jika batal di Kabupaten Batang," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ganjar tidak bersedia menyebutkan lokasi baru pembangunan PLTU terkait dengan kemungkinan batalnya rencana di Kabupaten Batang karena khawatir akan banyak makelar tanah yang memanfaatkan kesempatan.

"Saya tetap berharap pembangunan PLTU Batang tetap dapat dilaksanakan meskipun saat ini masih terkendala pembebasan lahan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan PT PLN siap membangun PLTU baru dengan kapasitas yang sama sebagai pengganti PLTU Batang yang sulit terealisasi, karena terhambat masalah pengadaan lahan.

Chairul memastikan pembangunan PLTU baru ini sebagai antisipasi, apabila proyek PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berkapasitas 2x1000 MW tertunda implementasinya karena masalah lahan tersebut.

Namun, pemerintah masih berupaya untuk menyelesaikan segala masalah terkait PLTU Batang menggunakan UU nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, mulai tahun depan.

"Kami ingin melaksanakan pembangunan PLTU itu dengan UU lahan, karena sudah tidak mungkin dilakukan langkah di luar itu. Tapi proses dengan peraturan UU lahan, membutuhkan waktu setahun," katanya.

Chairul tidak mengungkapkan di wilayah mana, pembangunan PLTU tersebut akan dilaksanakan agar harga tanah tidak menjadi mahal, meskipun dapat dipastikan pembangkit listrik baru juga akan dibangun di wilayah Jawa Tengah.

Proyek pembangkit listrik senilai empat miliar dolar AS, ini dibiayai oleh investor asal Jepang, yaitu Sumimoto Mitsui Banking Cooperation dan Japan Bank for International Cooperation (JICA).

PLN memperkirakan apabila proyek infrastruktur pembangkit listrik tenaga uap ini tidak segera terwujud, maka wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya akan mengalami kelangkaan tenaga listrik pada 2017-2018. **ant