Kompol B Suprihatin SH

SEMARANG, kabarjateng.com- Menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, harus mempunyai tanggung jawab yang sangat penting. Walau baru menjabat kurang dari satu minggu sebagai Kapolsek Ngaliyan Semarang, Kompol B Suprihatin SH sudah mempunyai program-program untuk mengamankan wilayah hukumnya.

Mulai dari menjaga keamanan lingkungan wilayah Ngaliyan, memberantas Miras, Togel, pencurian dan tertib lalu-lintas. Sudah menjadi program utama bagi Kompol B Suprihatin. Untuk bisa menjalankan program tersebut, Kapolsek yang sebelumnya menjabat sebagai KBO Polrestabes Semarang ini tetap  menggandeng masyarakat di wilayah Ngaliyan Semarang untuk berkerjasama.

Dari semua program tersebut, yang menjadi perhatian khusus adalah kasus begal yang sedang marak di setiap daerah. Dengan mengadakan operasi malam dan pembuatan Pos Tenda yang ditempatkan di daerah rawan.

"Hampir setiap malam anggota Polsek Ngaliyan mengadakan operasi malam, setiap pengendara kita periksa mulai dari surat-surat kendaraan, pemeriksaan di dalam kendaraan dan penggeledahan pengendara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengendara tersebut benar-benar masyarakat yang taat hukum." Tutup Suprihatin, saat ditemui kabarjateng.com diruang kerjanya. @al

Semarang, kabarjateng.com: Pertanyaan apa yang akan anda dilontarkan, ketika sejenak kita mencermati penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Aplikasi Core Banking System [CBS] PT Bank Jateng Tahun 2006 senilai Rp. 35 M, yang perkaranya sejak awal ditangani penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya. diketahui Kejaksaan Tinggi Jawa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-9/O.3/Fd.1-03/2014 tertanggal 4 Maret 2014 dan Nomor: Print-10/O.3/Fd.1-03/2014 tertanggal 4 Maret 2014, Penyidik Kejaksaan Tinggi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu SUSANTO WEDI mantan Kepala Biro Perencanaan BAMBANG WIDIYANTO mantan Kepala Divisi Akuntansi dan Pusat Data Elektronik Bank Jateng;

Pasca penetapan tersangka tersebut, pada 02 Juni 2014, melalui eksposnya penyidik Kejati Jateng melakukan penahananan terhadap salah satu tersangka yang bernama SUSANTO WEDI dan melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pada tanggal 24 Februari 2014. akhirnya terdakwa SUSANTO WEDI perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim, dengan hukuman satu tahun empat bulan penjara [16 bulan] dan denda sebesar seratus juta rupiah;

Tetapi dalam kasus yang sama itu, ada kejanggalan untuk berkas tersangka yang bernama BAMBANG WIDIYANTO sampai sekarang seolah-olah jalan ditempat, atau dipetieskan. BW hingga sekarang belum juga ditahan, bahkan sampai sejauh ini BW masih aktif melaksanakan aktifitasnya tiap hari, bekerja di Bank Jateng.

Padahal jauh sebelumnya berdasarkan keterangan dari Kasi Penkum Kejati Jateng, kedua tersangka akan ditahan semua. Sebagaimana ketengan kasi Kasi Penkum Kejati Jateng yang tertera di website http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/main/detail/berita/78.html tanggal 2 juni 2014. Menurut Kasi Penkum Kejati Jateng, sebenarnya ada dua tersangka yang akan ditahan, namun salah satu tersangka yakni, Direktur Operasional Bank Jateng Bambang Widiyanto tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini karena tengah sakit dan diopname di RS Telogorejo Semarang.;

Mengingat kronologi singkat tersebut di atas, setidaknya publik bisa menduga ada kejangggalan-kejanggalan, ada ketidak konsistenan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menangani perkara ini. Kenapa satu tersangka telah dilimpahkan dan diputus Pengadilan Tipikor sedangkan satu tersangka lainnya yang bernama BW Direktur Operasional Bank Jateng belum ditahan, diduha jalan ditempat? Kenapa, ada apa? Bukankah jika tersangka masih berada diluar [bahkan masih beraktifitas di Bank Jateng] akan dapat dengan mudah untuk menghilangkan barang bukti atau melarikan diri?.

Pertanyaan lain bagi publik, bukankah tindakan Penyidik Kejaksaan Tinggi yang tidak jadi menahan salah satu tersangka ini akan mengakibatkan citra dari Kejaksaan menjadi berkurang, karena di awal pihak kejaksaan telah mengatakan akan menahannya? dan lain sebagainya

Sebenarnya jika menilik salah satu aja dari ketentuan dalam pasal 21 [1] KUHAP, sebenarnya Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Saat ini masyarakat Jawa Tengah berharap kepada penyidik kejaksan Tinggi untuk tegas dan arif dalam memeriksa perkara yang membelit kasus bank berlabel plat merah tersebut.  Jangan terkesan, satu berkas sudah dilimpahkan sementara berkas yang lain dipetieskan, tanpa alasan. Kalau aparat penyidik sudah mulai tidak tegas, biarkan mensyarakat menilai dan melakukan pertanyaan sebagai bentuk protes ? @red-nsr

Blora, Kabarjateng.com : Banyaknya bangunan yang berdiri di sempadan Waduk Tempuran, Blora Jawa Tengah, membuat Kepala Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah, Prasetya Budi Yuwana harus berkomentar. Menurutnya, secara aturan tidak diperbolehkan ada bangunan apapun di sempadan waduk.  

"Jika memangg ada bangunan di sempadan waduk, saya yakinkan itu tidk berijin karena jelas melanggar aturan" jelasnya saat dikonfirmasi kabarjateng.com baru-baru ini.

Prasetya menerangkan diakuinya meskipun pengelolaan waduk Tempuran Blora berada dibawah Kementrian Pusat melalui Balai Besar Wilayah sungai (BBWS) Pamali Juwana, tetapi harus di jelaskan bahwa dalam kerjasama operasionalnya dengan BPSDA Seluna dibawah PSDA Provinsi Jawa Tengah.  "jadi jika ada bangunan apapun bentuknya yang melanggar aturan sempadan, tolong untuk segera ditertibkan karena akan mengganggu fungsi waduk" tegasnya

Secara aturan, dijelaskan bangunan yang berdiri diatas waduk tempuran jelas melanggar pasal 97 (4) PP No. 37 tahun 2010 tentang bendungan dan garis sepadan, dan melanggar UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. "maka jika ada bangunan di sempadan waduk, dan siapapun pemiliknya dimohon untuk memahami aturan ini" terangnya

Selama ini pihak PSDA, lanjut Prasetya telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam upaya pemeliharaan fungsi waduk dengan membentuk forum masyarakat peduli  waduk yang dibina langsung dalam kelompok kerja masyarakat. Dalam kelompok kerja masyarakatpun diberikan stimulan untuk usaha sampingan mengelola tanah untuk kegiatan yang tidak merusak lingkungan dalam program Dam Oopartiopnal and improvement sector Program (DOISP). 

"Kegiatan ini bukan untuk mentoleleir bangunan atau gedung yang berdiri di atas sempadan waduk, tetapi stimulan masyarakat dalam pengelolaan fungsi waduk" tegasnya

Jika memang selama ini telah berdiri bangunan cafe, hotel secara permanen di sempadan waduk Tempuran, menurutnya Prasetya, menghimbau harus ditertibkan. Karena fungsi waduk sesuai undang-undan dan aturan harus dikedepankan karena menyangkut hajan hidup orang banyak

Seperti diberitakan sebelumnya, di sepanjang sempadan waduk Tempuran ada banyak bangunan berdiri kokoh yang diguunkan untuk usaha.  Pantauan kabarjateng.com beberapa bangunan tersebut antara lain cafe, gedung pertemuan, hotel dan lainnya. disinyalir bangunan ini milik bebrapa pejabat teras pemerintah kabupaten Blora, yang notabenenya PNS. (red-nsr)

Hasil temuan tim kabarjateng, praktik penjualan miras ini masih bisa ditemui dibeberapa tempat hiburan di kota Semarang seperti tempat karauke bahkan warung atau kios - kios kecil, meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti di wilayah Kecamatan Ngaliyan misalnya. Tim kabarjateng saat melakukan investigasi, menemukan beberapa tempat karaoke yang menjajakan berbagai jenis miras yang kadar alkoholnya melebihi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Keputusan Presiden no 3 tahun 1997, minuman keras terbagi dalam 3 kategori: Kategori A yang berkadar hingga 5% seperti Bir Bintang, Green Sands, Anker Bir, San Miguel, dan lain-lain. Kategori B adalah yang mengandung kadar alkohol 5-20% seperti Anggur Malaga, Anggur Kolesom cap nomor 39, Anggur Orang Tua, Creme Cacao, dan sejenisnya. Kategori C adalah yang berkadar antara 20-55% seperti Mansion of House, Scotch Brandy, Vodka, dan sejenisnya. Golongan A dapat dijual umum, sedangkan kategori B dan C harus melalui pengawasan yang ketat.

Bahkan beberapa warung atau kios- kios kecil yang berada di pinggir jalan di wilayah Ngaliyan banyak yang menjual dengan bebas miras yang kadar alkoholnya diatas 5 %. Herannya, peredaran minuman keras di kota Semarang seperti di legalkan, si penjual bahkan tidak ragu- ragu menjual kepada anak- anak di bawah umur.

Saat ini masyarakat membutuhkan ketegasan dari aparat kepolisian untuk menindak tegas para penjual minuman keras, jangan hanya menangkap pemabuknya, tapi tangkap juga penjual minuman yang membuatnya mabuk dan yang lebih penting berantas mirasnya sendiri. @tim redaksi-aldy